Sekilas Antropologi Hukum

Ilmu Antropologi Hukum tergolong masih baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Lahirnya Ilmu Antropologi  diawali dengan dilakukannya studi antropologi tentang hukum sebagai sarana pengendalian sosial di berbagai komunitas masyarakat diberbagai belahan dunia ini, yang dilakukan oleh para ahli antropologi. Oleh karenanya menjadi catatan tersendiri pada sejarah lahirnya Antropologi Hukum, dimana para ahli itu telah memberikan kontribusi yang sangat penting dan bermakna dalam perkembangan konsep dan pemahaman mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Awal pemikiran antropolis tentang hukum dimulai bukan dari kalangan sarjana hukum. Karena itu awal kelahiran Antropologi Hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk pada The Ancient Law yang diperbitkan pertama kali pada tahun 1862. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropolgis tentang hukum melalui instroduksi teori evolusionistik (the evolusionistic theory) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menytakan: hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana (primitive), tradisional dan kesukuan (tribal) kemasyarakat yang kompleks dan modern.

 

Di Indonesia, bila menengok kebelakang, kesejarah hukum atau lebih khusus sejarah studi hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo, maka apa yang telah dilakukan Van Vollenhoven, pada prinsipnya adalah mempelajari hukum secara Antropologis juga. Salah satu karakteristik Antropologi hukum adalah penolakan pada kehadiran dari hukum dalam bentuk yang formal dan mutlak. Ia (Van Vollenhoven) juga telah menolak untuk melihat konseptualisasi hukum sebagaimana yang dibawa orang dari Eropa, dan mencoba untuk melihat hukum di Indonesia yang muncul dari masyarakat dan pergaulan Indonesia sendiri.

 

Dengan demikian, semestinya studi hukum secara antropologis di negeri ini adalah sama tuanya dengan saat Van Vollenhoven memaparkan pikirannya itu. Tetapu sangat disayangkan, bahwa dalam studi hukum di Indonesia, karya Van Vollenhoven lebih diterima secara normatif dogmatis. Peranan ilmuan tersebut sebagai seorang Antropolog hukum tidak diperkenankan.

 

Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan studi antropologi hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan:

–       Apakah Hukum itu?

–       Apakah ada juga hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional dan kesukuan?

–       Bagaimanakah hukum berujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat?

 

Pada tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang diperoleh dari hasil studi lapangan, kolaborasi dari sarjana hukum dengan ahli antropologi.

 

Pada dekade tahun 1960-an tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena  kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme pertama-tama difokuskan pada  kemajemukan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka.

 

Sejaak tahun 1970-an tema studi-studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian swngketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institut hukum negara. Seperti karya F. Von Benda-Backmann (1979) dan K. Von Benda-Backmann (1984) yang memberi pemahaman tentang pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta warisan dikalangan orang Minangkabau menurut mekanisme Pengadilan Adat dan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat.

 

Penelitian Atmadja (1993) menunjukan bahwa ternyata peranan desa adat Sangeh penting dalam menciptakan kaedah-kaedah (yang bersanksi) untuk menjaga kelestarian hutan Sangeh, sekaligus mensosialisasikan kaedah-kaedah itu dikalangan warga desa. Selain itu mereka juga melakukan kontrol sosial dan mengenakan sanksi bagi para pelanggar. Bahkan masyarakat desa adat tersebut mempertahankan berlakunya kaedah-kaedahnya hingga mereka berkonflik dengan pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) setempat yang notabene adalah institusi formal yang secara resmi berhak mengelola hutan sangeh.

Menurut Atmadja, aturan-aturan adat yang dilandasi oleh religi Hindu ternyata efektif dilaksanakan dan berimplikasi bagi pengelolaan hutan wisata Sangeh. Hal yang menarik adalah bahwa pihak kepala daerah Bali justru berpihak pada teknik swakelola hutan wisata oleh masyarakat adat itu (Djaka Soehendra dalam Yanis Maladi: Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum oleh Hakim (judge made law): 2009;27-28).

Pada tahun 2005 penelitian Yanis Maladi memberikan informasi tentang pandangan dan sikap warga masyarakat tentang hukum negara (state law) perihal pendaftaran tanah nasional, dimana sebagian besar warga masyarakat kabupaten Lombok Barat tidak melaksanakan pendaftaran tanahnya meskipun undang-undang (hukum negara) mewajibkan setiap bidang tanah didaftarkan untuk memperoleh ertifikan. Namun pada kenyataanya sebagian warga masyarakat setempat enggan atau tidak ingin mendaftarkan tanahnya dengan berbagai pertimbangan bahw hukum yang bersumber dari hukum lokal (Indigenous people law) dirasakan manfaat dan keampuhannya melindungi hak-hak mereka ketika dihadapkan dengan masalah sengketa yang diajukan ke Pengadilan (Yanis Maladi; Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat:2008).

 

Dari berbagai gambaran dan informasi hasil-hasil penelitian terurai di ata menunjukkan bahwa ilmu antropolgi hukum telah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dan untuk dimaklumi, sajian materi dalam buku Antropologi Hukum ini, bersumber dari racikan bacaan hasil penataran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum bagi staf pengajar Fakultas Hukum seluruh Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Inonesia (UI) sejak tahun 1994 dalam rangka penyiapan materi mata kuliah Antropologi Hukum yang pada saat itu merupakan mata ajar/mata kulaih baru di fakultas hukum.

Sedangkan yang menjadi nara sumber kegiatan tersebut diatas antara  lain TO Ihromi, Stajipa Rahardja, Sulistyowati Irianto, Djaka Soehendra, I Nyoman Nurjaya, Yanis Maladi dan lain-lainya. Peneributan buku ini bertujuan memberikan pemahaman bagi para staf pengajar, mahasiswa S1 dan S2 dalam kajian-kajian Hukum perspektif Antropologi Hukum.

 

DAFTAR ISI

  1. Telaah Terhadap Hukum dari Segi Antropolgis

1.1.        Bagaimanakah ciri-ciri dari pendekatan Antropologis?

1.2.        Apa relevansinya untuk menelaah Hukum dari Segi Antropologi?

1.3.        Bagaimana mendifenisikan hukum dari segi Antropologi?

1.4.        Beberapa ilustrasi mengenai pokok-pokok yang diteliti oleh Antropologi Hukum.

1.5.        Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum

  1. Sejarah Perkembangan Antropologi Hukum

2.1.        Sejarah perkembangan Antropologi Hukum dikaitkan dengan upaya Awal para Ahli mendifinisikan hukum dan perdebatannya.

2.2.        Era evolusionisme.

2.3.        Era Functionalisme

  1. Hubungan antara sejarah Hukum dan Antropologi Hukum

3.1.        Membicarakan Sejarah Hukum

3.2.        Antropologi Hukum dalam Sejarah

  1. Kajian Antropologi Hukum dan Sumbangannya bagti Pengembangan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

4.1.        Sekilas Mengenai Antropologi Hukum

4.2.        Sumbangan Antropologi Hukum bagi Kajian Hukum

  1. Pendekatan Antropologi dalam Kajian Hukum.
  2. Kajiajn terhadap Hukum dengan Pendekatan Antropologi
  3. Hukum dalam Perspektif Antropologi.
  4. Perkembangan Tema-tema Kajian Antropologi Hukum
  5. Metode Penelusuran Hukum dalam Masyarakat

(sumber: Yanis Maladi, Fakultas Hukum UNRAM, Antrologi Hukum)

One thought on “Sekilas Antropologi Hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s