Antara Nasionalisme dan Heroisme

Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Dari catatan sejarah yang paling awal, manusia dalam mempertahankan hidupnya selalu berkumpul bersama-sama untuk menghadapi tantangan alam yang hidup maupun yang mati secara kolektif. Oleh sebab itu dalam perjalanannya kita sering melihat bermacam-macam perkumpulan/grup atau organisasi politik yang di dasarkan pada wilayah atau teritorial. Secara singkat sebelum lahirnya negara, di awali oleh perkumpulan-perkumpulan yang akhirnya dapat membuka jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota-kota bertembok, perkebunan, kerajaan, kekaisaran dan bagian-bagiannya, dan yang paling baru adalah negara. Dalam pengertian awal sebuah negara, telah terdapat pemahaman bahwa individu tidak bertindak sendiri. Tetapi berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial. Dalam sebuah negara kelompok-kelompok sosial yang ada secara keseluruhan adalah warga negara yang merefleksikan pekerjaan, pandangan-pandangan politik, kepercayaan-kepercayaan agama dan gaya hidup di dalamnya. Dan ada satu kelompok yang meliput itu semua, yaitu negara.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain terutama karena hak negara untuk mencabut nyawa seseorang. Untuk dapat menjadi suatu negara maka harus ada rakyat, yaitu sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Pengertian Negara menurut para ahli

  • Georg Jellinek
    Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
    Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
  • Roelof Krannenburg
    Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
  • Roger F. Soltau
    Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
  • Prof. R. Djokosoetono
    Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
  • Prof. Mr. Soenarko
    Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
  • Max weber

monopoly on the legitimate use of physical force within a given territory,” which may include the armed forces, civil service or state bureaucracy, courts, and police.

  • Franz Magnis Suseno, Etika Politik, 1986, hal 170

negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian mennguasai wilayah itu


Keberadaan negara

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi warganya.

Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan jaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.

Negara terkecil

Negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas 0,44 km2 kemudian diikuti oleh Monako seluas 1,95 km2, Nauru seluas 21 km2, Tuvalu seluas 26 km2 dan San Marino seluas 61 km2.

 

Terjadinya Negara Secara Primer
Pertumbuhan itu dapat dilihat seperti berikut ini.


a. Suku/Persekutuan Masyarakat (genootschaft)
Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terkait dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati.pimpinana suku (kepala suku atau kepala adat ) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama.
Peranan kepala suku dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama diantara yang sederajat. Kemudian , satu suku,terus berkembang menjadi dua,tiga suku,dan seterusnya menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alami atau karena penaklukan-penaklukan antarsuku.
b. Kerajaan(Rijk)
Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan –penaklukan ke daerah lain.Hal itu mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus inter pares menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.
Pada tahap berikutnya, karena faktor sarana transportasi dan komunikasi yang tidak lancar, banyak daerah taklukannya yang memberontak. Menghadapi keadaan demikian, raja segera bertindak dengan mencari dana sebanyak-banyaknya melalui perdagangan untuk membeli senjata guna membangun tentara yang kuat dan sarana vital lainnya. Dengan tentara yang kuat, raja menjadi berwibawa terhadap daerah-daerah kekuasaanya sehingga mulai tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.

 

c. Negara Nasional
Pada awalnya, negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase demikian dinamakan fase nasional di dalam terjadinya negara.
d. Negara Demokrasi
Dari fase negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, dimana kedaulatan /kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran seperti ini mendorong lahirnya negara demokrasi.

 

Terjadinya Negara Secara Sekunder
Kenyataan terjadinya negara sacara sekunder tidak dapat dipungkiri meskipun cara terbentuknya kadang tidak sah menurut hukum. Contoh konkrit yang dapat dikemukakan, antara lain, lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia melalui suatu revolusi pada tanggal 17 Agustus 1945. kelahiran negara Indonesia tersebut otomatis mengakhiri pemerintahan Nedherlands Hindie (Hindia belanda) di Indonesia. Oleh karena itu, negara-negara lain mau tidak mau harus mengakui baik berdasarkan kelaziman internasional maupun secara dejure.
Pemerintahan baru Indonesia kemudian berhak menyusun kekuasaannya untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Secara de vacto rakyat juga merasakan adanya peralihan kekuasaan. Dalam perjalanan berikutnya, negara Indonesia menjadi pemerintahan yang mandiri, tertib, stabil, dan kuat.
Dalam pandangan negara lain, apabila pemerintahan Indonesia dapat stabil, menjamin hak asasi rakyatnya, serta mengadakan konstitusi yang mengaturnya, maka negara lain mau tidak mau mengakui keberadaan negara Indonesia sebagai negara baru (de jure).

 

Asal Mula Terjadinya Suatu Negara
Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah, yaitu berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi diungkap dalam sejarah, adalah sebagai berikut.
1. Occupatie (Pendudukan)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku, kelompok tertentu.
Contoh : Liberia yang diduduki budak-budak Negro dimerdekakan pada tahun 1847.
2. Fusi (Peleburan)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru.
Contoh: Terbentukya Federasi Kerajaan Jerman pada tahun 1871.
3.Cessie (Penyerahan)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.
Contoh: Wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman), karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu negara yang kalah pada PD I.

4.Accesia (Penaikkan)
Hal ini tejadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta). Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orng sehingga terbentuklah negara.Contoh: Wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil

.
5.Anexatie (Pencaplokan/Penguasaan)
Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti.
Contoh: Ketika pembentukan negara Israel pada tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina,Suriah, Yordania, dan Mesir.
6.Proclamation (Proklamasi)
Hal ini terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali,dan menyatakan kemerdekaanya.
Contoh: Negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Jepang dan Belanda.

7.Inovation (Pembentukan Baru)
munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap.
Contoh: Negara Columbia yang pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah negara tersebut muncul negara baru, yaitu Venezuela, dan Columbia Baru.
8.Separatise (Pemisahan)
Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya.
Contoh : Pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya.

TEORI-TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

a. Teori Ketuhanan
Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian juga negara terjadi atas kehendak Tuhan. Tandanya nampak pada UUD-nya “by the grace of God” (Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa)
Para tokohnya adalah : Agustinus, Yulius Stahl, Haller, Kranenburg
b. Teori Perjanjian Masyarakat
Terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.
Para tokohnya adalah : Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu
c. Teori Kekuasaan
Negara terbentuk atas dasar kekuasaan dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat
Tokoh Penteorinya : Karl Marx, Oppenheimer, Kollikles
d. Teori Hukum Alam
Hukum alam bukan buatan negara, melainkan atas kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Menurut pendapat Plato negara terjadi karena evolusi
Tokoh yang terkenal dari teori ini adalah : Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

 

Sifat-sifat negara:

1. Sifat memaksa

Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara vlegal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi.

2. Sifat monopoli

Negara mempunyai hak kekuasaan tunggal dalam menetapkan tugas demi mencapai tujuan bersama dari masyarakat

3. Sifat  mencakup semua

semua peraturan perundang-undangan mengenai semua orang tanpa terkecuali.

 

UNSUR-UNSUR NEGARA:

Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk negara adalah sebagai berikut :

 

1. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara lain (asing) yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lainya. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2003 kurang lebih 216 juta jiwa dengan komposisi 50% berasal dari suku bangsa etnis jawa. Sisanya suku Makasar-Bugis 3,68%, Batak 2,04%, Bali 1,88%, Lombok 1,5%, Aceh 1,4% dan suku-suku lainnya. Sedangkan suku Tionhoa berjumlah 2,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 32% tamat sekolah dasar (SD) dan sekolah namun tak tamat SD 30%, SMP 13%, SLTA 16%, Diploma 2%, Universitas 2%.

Contoh:

Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah akan mendapat KTP, dengan adanya KTP tersebu sudah sangat menjelaskan bahwa satu idividu tersebut sudah secara sah dianggap sebagai warga negara Indonesia.

 

2. Wilayah

Negara memiliki batasan / teritorial yang jelas atas darat, laut, dan udara diatasnya. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu samudra India dan Pasifik. Letak ini membuat Indonesia berada pada posisi strategis yang menjadi jalur lalu lintas transportasi dunia. Di wilayah udara, Indonesia berada pada posisi GSO (Geo Stationer Orbit). Posisi ini strategis untuk menempatkan satelit. Posisi silang ini menguntungkan Indonesia karena terletak di wilayah bisnis (perdagangan) dunia.

 

3. Pemerintah

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta memerhentikan para mentri sebagai pembantunya. Dalam implementasinya, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang berintikan pada pemberian otonomi kepada kepala daerah tingkat I dan kabupaten / kota untuk mengelola dan mengeksplorosasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerahnya secara optimal. Otonomi ini termasuk juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di daerahnya masing-masing. Sekarang ini, pemerintah pusat hanya memiliki kekuasaan pada bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (hukum), moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Kepala pemerintahan Indonesia di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU) presiden dan wakil presiden.

 

4.Pengakuan

Pengakuan negara lain sangat dibutuhkan agar suatu negara itu dapat di akui secara sah oleh seluruh negara-negara di dunia, dan bisa ikut andil dalam permasalahan politik dan ekonomi secara internasional.

 

Berkaitan dengan unsur-unsur negara tersebut ada dua sifat dari unsur negara, yaitu:

1.Bersifat Konstitutif

Sifat ini berkaitan dengan wilayah yang meliputi udara, darat dan perairan (dalam hal ini perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemrintah yang berdaulat.

Suatu kaidah yang memberi batasan-batasan kekuasaan pada penguasa. Pembagian tugas dari suatu sistem politik. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak asasi manusia (HAM).

SYARAT/UNSUR KONSTITUTIF
1. Adanya rakyat

2. Daerah atau wilayah

3. Pemerintahan

 

Study Case:

Perebutan daerah kekuasaan terhadap P.Ambalat

Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, ledakan-ledakan dalam skala lebih besar kembali mengusik hubungan Indonesia-Malaysia. Persoalan-persoalan yang belum tuntas pada masa Orba, banyak menjadi pemicu ketegangan. Diawali dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 oleh keputusan Mahkamah Internasional.

Hubungan kedua negara yang diibaratkan dengan abang-adik ini pun kembali memanas. Seperti kita tahu, persoalan perebutan pulau Sipadan dan Ligitan diserahkan oleh Soeharto kepada Mahkamah Internasional pada 1997, saat krisis melanda.

Namun keuntungan ini tidak membuahkan hasil. Pada pengajuan kasus ke Mahkamah Internasional (lembaga bentukan PBB, dengan segala bentuk intervensi politisnya) di Den Haag, Malaysia berhasil memenangkan Pulau Sipadan-Ligitan. Entah kenapa pakar hukum internasional (lebih spesifik lagi, hukum kelautan) Indonesia tidak bisa berkutik melawan Malaysia. Secara yuridis, Indonesia sudah mempunyai posisi tawar kuat. Mengingat Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS – United Nations Convention in the Law Of the Sea) hanya mengakui 3 negara yang bisa dianggap sebagai negara kepulauan (archipelagic state), yaitu Indonesia, Filipina, dan Fiji. Namun terlepas dari segala kemungkinan intervensi pihak lain, ataupun kurangnya lobi kita terhadap pihak yang berwenang, ataupun pengetahuan pengacara yang berada di pihak Indonesia memang kalah dibandingkan dengan pengacara Malaysia, kasus itu sudah mencapai keputusan final. Pulau Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia.
Kasus yang terhangat, dan mempunyai kemiripan dengan kasus Sipadan-Ligitan itu adalah kasus Pulau Ambalat, yang berada di sebelah timur laut pulau Kalimantan. Wilayah ini diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya, bahkan mereka sudah memberikan konsesi pengolahan minyak kepada perusahaan minyak Amerika, Shell untuk mengekplorasi (atau mungkin mengeksploitasi) sumber daya minyak yang ada di sana. Lagi-lagi, secara yuridis, Indonesia mempunyai kedudukan kuat dibanding Malaysia, disamping alasan yang telah dikemukakan tadi.

 

Malaysia mengklaim blok Ambalat yang berada di perairan Karang Unarang tersebut adalah milik Malaysia. Padahal, berdasarkan deklarasi Juanda 1957, pulau tersebut milik Indonesia. Deklarasi Juanda sendiri pada tahun 1959 telah diadopsi oleh PBB ke dalam Konvensi Hukum Laut. Dengan demikian, PBB pun mengakui kepemilikan Indonesia atas pulau itu.

Kasus Ambalat menjadi titik ketegangan tertinggi pasca Konfrontasi. Pemerintah RI kemudian mengerahkan tujuh kapal perangnya ke perairan Karang Unarang antara lain: KRI Nuku-873, KRI Rencong-622, KRI Wiratno-879, dan beberapa pesawat intai Nomad diantaranya P-840 dan P-834. Hal ini untuk menjaga-jaga kemungkinan buruk akan terjadi.

Bahkan rakyat setempat meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap ulah pemerintah Malaysia. Slogan politik “Ganyang Malaysia” pun kembali populer. Keadaan ini bukan hanya terjadi di Sulawesi tetapi juga di Jawa Barat dan wilayah Indonesia lainnya.

 

 

Wilayah :

Ambalat jelas di bagian selatan Laut Sulawesi dan masuk wilayah

Indonesia.
2. Sifat Deklaratif

Sifat ini ditunjukan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar (UUD), pengakuan dari negara lain baik secara “de jure” dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (pbb)

*) “ de jure “ : pengakuan secara hukum dan ada dasar hukumnya.

 

UNSUR DEKLARATIF
pengakuan luar negeri
Pengakuan dari luar negeri hanya bersifat formalitas belaka demi mempelancar sekaligus memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional.

 

SIFAT DARI PENGAKUAN


DE FACTO

Artinya pengakuan menurut kenyataan, memenuhi syarat sebagai suatu negara
BERSIFAT SEMENTARA
Artinya pengakuan itu akan dicabut kembali seandainya negara itu jatuh atau hancur.
BERSIFAT TETAP
Pengakuan berlaku untuk selamanya setelah melihat jaminan bahwa pemerintahan negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang lama.
DE JURE
Pengakuan secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekwensinya
BERSIFAT TETAP
Artinya pengakuan itu menimbulkan hubungan dibidang ekonomi dan perdagangan (konsul) dan hubungan tingkat duta belum bisa dilaksanakan.
BERSIFAT PENUH
Terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui, meliputi hubungan dagang, ekonomi dan diplomatic

 

Definisi bangsa:

Sekumpulan manusia yang bersatu pada suatu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu.

Pengertian bangsa juga dapat pula dilihat dari 2 sisi, yaitu:

a.      Dalam arti antropologis, pengelompokan manusia yang keterkaitannya dikarenakan adanya kesamaan-kesamaan fisik, bahasa dan keyakinan.

b.      Dalam arti politis, bangsa adalah pengelompokan manusia yang keterkaitannya dikarenakan adanya kesamaan nasib dan tujuan.

 

Pengertian bangsa menurut I. Basis Susilo:

Memiliki dua asosiasi yaitu wangsa dan nasion.

Secara etimologik bangsa berasal dari kata wangsa, yang maknanya hubungan persaudaraan, ras atau suku, atau hubungan darah dan juga keturunan. Dengan demikian bangsa sebagai wangsa mempunyai sifat askriptif yang menunjuk pada kenyataan adanya hubungan dengan asal, akar atau sumber aslinya.

Selain wangsa, digunakan juga istilah nasion. Nasion atau nation secara etimologi berasal dari kata natio yang bermakna kelahiran baru. Nascur artinya lahir atau terjadi. Nation merupakan orang-orang baru (new people) yang lahir karena sesuatu peristiwa atau momentum luar biasa. Mereka kemudian bersepakat untuk membentuk satu kelompok masyarakat. Kelahiran dimaksud bukanlah merupakan suatu kelahiran fisik, melainkan kelahiran roh yang menjiwai masyarakat itu, sehingga mereka menyadari kesatuannya, kebersamaan dan keberagamannya. Dalam hal ini nation memiliki sifat preskriptif yang menunjuk pada sebuah cita-cita yang diidamkan dan diharapkan bersama.

Dalam menghadapi tuntutan sekaligus mengembangkan demokratisasi, menegakkan hak asasi manusia dan pluralisme, konsep nasion tampaknya lebih adaptif. Apabila dipakai konsep wangsa akan menimbulkan aneka permasalahan fundamental.

 

Mayoritas pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu bangsa 78 tahun lalu sesungguhnya lebih memilih konsep nasion daripada wangsa. Bung Karno bahkan berulang kali mengutip pengertian bangsa menurut Ernest Renan, bahwa bangsa adalah soal kemauan, komitmen sekelompok orang untuk membentuk masyarakat tertentu. Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bangsa Indonesia adalah sebuah masyarakat baru yang tidak terikat secara historis dengan bangsa atau suku bangsa yang membentuknya. Hal ini tidak berarti tidak mengetahui seluk beluk bangsanya, namun dimaksudkan untuk lepas dari ikatan kewangsaan.

Bukti lain yang memperlihatkan tekad para pemuda waktu itu untuk memilih konsep nasion adalah dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang dijunjung tinggi. Bila konsep wangsa yang dirujuk, pastilah bahasa Jawa dan Sunda yang menjadi bahasa resmi. Mengutip antropolog Parsidi Suparlan (1982), jika konsep kebangsaan suatu sistem nasional tidak dikonstruksi secara kokoh, maka kebangsaan atau kesukubangsaan mayoritaslah yang akan muncul mendominasi sistem nasional itu. Bila konsep wangsa yang dipakai, maka kebangsaan atau kesukubangsaan yang mayoritas dalam hal ini Jawa dan Sunda pastilah mendapat posisi-posisi dominan. Tetapi nyatanya yang dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional yang sekaligus membuktikan adanya dasar nasion bukan wangsa yang dipakai.

Sejak zaman romawi kuno sampai sekrang konsep bangsa selalu melekat pada konsep Negara.Tidaklah mungkin ada Negara yang tidak memiliki bangsa,akan tetapi bisa terjadi untuk sementara suatu bangsa belum memiliki Negara sendiri.

Misalnya : Bangsa Palestina sampai saat ini sedang gigih memperjuangkan atau mewujudkan Negara Palestina yang telah didambakannya.

Karena bangsa merupakan suatu unsur dari Negara,maka dengan kata lain bangsa adalah manusianya,sedangkan Negara adalah organisasinya.