Pembudayaan Sistem Kenegaraan Pancasila

PEMBUDAYAAN SISTEM KENEGARAAN PANCASILA UUD 2002 (AMANDEMEN) MENYIMPANG DARI NILAI UUD PROKLAMASI 45 (ERA REFORMASI DAN BUDAYA NEO-LIBERALISME)Memahami nilai dasar negara Pancasila akan valid dengan menghayati nilai sosio budaya dan filsafat hidup (Weltanschauung) bangsa, sekaligus amanat pendiri negara (PPKI) yang terjabar dalam UUD Proklamasi 45, diperjelas dalam Penjelasan UUD tersebut :

“ ….. untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionelle) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-Undang Dasar itu…… Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, ……. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu “.

 

Penjelasan UUD 45 mengklarifikasi asas kerohanian bangsa sebagai landasan fundamental sebagai cita-cita kenegaraan Indonesia sebagaimana terjabar dalam Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) seutuhnya. Perwujudan sistem kenegaraan Pancasila dalam UUD 45 terutama beridentitas dalam sistem kenegaraan yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum (Rechtsstaat ).

MPR RI hasil Pemilu pertama era reformasi ketika akan melakukan perubahan atas UUD 45 (baca : Amandemen) mufakat bahwa MPR tidak akan merubah nilai fundamental berikut (sebagai konsensus nasional) :

1.      Pembukaan UUD 45;

2.      Sistem NKRI;

3.      Sistem Pemerintahan Presidensial;

4.      Nilai-nilai dalam Penjelasan UUD 45 akan diakomodasi dalam Batang Tubuh (Pasal-pasal); dan

5.      Amandemen dilakukan dalam bentuk Addendum.

 

Catatan : Ternyata yang terlaksana secara konstitusional, hanyalah ad : 2 (nilai 1, 3, lebih-lebih 4, dan 5 belum terlaksana secara signifikan!). Karenanya, amandemen UUD 45 ini (=kita namakan sebagai UUD 2002) sarat kontroversial, baik normatif-konstitusional, maupun kelembagaan. Akibatnya, praktek dan budaya kebangsaan dan kenegaraan kita amat jauh menyimpang dari nilai dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD Proklamasi.

Untuk lebih memahami sistem kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi 45, diuraikan secara mendasar dan komprehensif.

 

I. LANDASAN DAN WAWASAN FILOSOFIS – IDEOLOGIS

DAN KONSTITUSIONAL

Sebagai bangsa dan negara modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental filosofis-ideologis sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung) yang telah menjiwai dan sebagai identitas bangsa (jatidiri nasional, Volksgeist) Indonesia. Nilai-nilai fundamental warisan sosio-budaya Indonesia ditegakkan dan dikembangkan dalam sistem kenegaraan Pancasila, sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus.

Kehidupan nasional sebagai bangsa merdeka dan berdaulat —sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 berwujud NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45. Sistem  NKRI ditegakan oleh kelembagaan negara (suprastruktur) bersama semua komponen bangsa (=infrastruktur) dan warganegara (subyek SDM pemilik, penegak dan pewaris) berkewajiban menegakkan asas normatif filosofis-ideologis secara konstitusional, yakni UUD Proklamasi 1945 seutuhnya sebagai wujud kesetiaan dan kebanggaan nasional.

Nilai-nilai fundamental dimaksud terutama filsafat hidup (Weltanschauung) bangsa (i.c. filsafat Pancasila) yang oleh pendiri negara (PPKI) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawananmusyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka (dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya). Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara,  maka UUD Proklamasi sesungguhnya mengikat (imperatif) seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk setia menegakkan dan membudayakannya. Asas demikian diakui dan berlaku secara universal sebagaimana terlukis dengan ringkas dalam uraian bagian B di bawah.

 

A.  Sistem Filsafat Pancasila Sebagai Asas Kerokhanian Bangsa dan Negara

Filsafat Pancasila memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas martabat manusia, sebagai pancaran asas moral (sila I dan II); karenanya ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila yang bersumber asas normatif theisme-religious, secara fundamental sbb:

1.   Bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan II: hidup, kemerdekaan dan hak milik/rezki); sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.

2.   Bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya berkat (umat) manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta.

3.   Kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:

a.   Manusia wajib mengakui sumber (HAM: life, liberty, property) adalah Tuhan Maha Pencipta (sila I).

b.   Manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan Maha Pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia;  dan

c.   Manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada Maha Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa), atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian) manusia.

Tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan KAM; sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia.

Sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga bersyukur atas potensi jasmani-rokhani, dan martabat unggul, agung dan mulia manusia berkat anugerah kerokhaniannya —sebagai terpancar dari akal-budinuraninya— sebagai subyek budaya (termasuk subyek hukum) dan subyek moral. (M. Noor Syam 2007: 147-160)

Berdasarkan ajaran suatu sistem filsafat, maka wawasan manusia (termasuk wawasan nasional) atas martabat manusia, menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan; sebagaimana bangsa Indonesia menetapkan NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (sistem demokrasi) dan negara hukum (Rechtsstaat). Asasasas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan RI (berdasarkan) Pancasila – UUD 4, sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religious sebagai keunggulan sistem filsafat Pancasila dan filsafat Timur umumnya — karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia—.

Bagaimana menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia diamanatkan kepada fungsi sistem pendidikan nasional; termasuk kewajiban semua keluarga warga negara Indonesia yang memiliki kesetiaan dan kebanggaan nasional. Juga merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI!

Sesungguhnya, secara filosofis-ideologis, menurut filsafat hukum setiap teori negara —yang dianut bangsa-bangsa modern, bersumber dari ajaran sistem filsafat dan atau ideologi yang mereka anut—.

Kita menyaksikan dalam dunia modern adanya berbagai sistem kenegaraan yang dinamakan dengan predikat dari sistem filsafat dan atau ideologi; seperti : negara kapitalisme-liberalisme, sosialisme, marxisme-komunisme, fascisme-naziisme,  theokratisme, zionisme,  fundamentalisme; dan negara Pancasila !

Jadi, bagaimana sistem kenegaraan bangsa itu, ialah jabaran dan praktek dari ajaran sistem filsafat dan atau sistem ideologi nasionalnya masing-masing. Berdasarkan asas demikian, kami dengan mantap menyatakan NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila, dan terjabar (pedoman penyelenggaraanya) dalam UUD Proklamasi 45 — yang orisinal, bukan menyimpang sebagai “ terjemahan “ era reformasi yang menjadi UUD 2002 — yang kita rasakan amat sarat kontroversial, bahkan menjadi budaya neo-liberalisme !

 

B.  Dasar Negara Pancasila Sebagai Asas Kerokhanian Bangsa dan Sistem Ideologi Nasional

Tegaknya suatu bangsa dan negara ialah kemerdekaan dan kedaulatan sebagai wujud kemandirian, integritas dan martabat nasional. Bagi bangsa Indonesia dapat dinyatakan sebagai: Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi.

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD Proklamasi 45 dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan asas dan landasan  filosofi-ideologis dan konstitusional berikut:

1.   Baik menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun Hans Kelsen dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap; sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara (Nawiasky1948: 31 – 52; Kelsen 1973: 127 – 135; 155 – 162; Notonagoro 1984: 57 – 70; 175 – 230; Soejadi 1999: 59 – 81). Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus sebagai asas kerokhanian negara dan jiwa konstitusi, nilai-nilai dumaksud bersifat imperatif (mengikat, memaksa). Artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakannya.

Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara, maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini; apalagi merubahnya.

2.   Dengan mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental, dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca: NKRI) ialah berwujud: Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Maknanya, PPKI sebagai pendiri negara mengakui dan mengamanatkan bahwa atas nama bangsa Indonesia kita menegakkan sistem kenegaraan Pancasila – UUD 45. Asas demikian terpancar dalam nilai-niai fundamental yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 45 sebagai kaidah filosofis-ideologis Pancasila seutuhnya. Karenanya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tidak dapat diubah. Karena Pembukaan ditetapkan hanya 1x oleh pendiri negara (the founding fathers, PPKI) yang memiliki legalitas dan otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesahkan UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah Pembukaan dan atau dasar negara berarti mengubah negara; berarti pula mengubah atau membubarkan negara Proklamasi (membentuk negara baru;  mengkhianati negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan organisasi apapun yang tidak mengamalkan dasar negara Pancasila —beserta jabarannya di dalam UUD negara—; bermakna tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila; maka sikap dan tindakan demikian dapat dianggap sebagai makar (tidak menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap melakukan separatisme ideologi dan atau mengkhianati negara.

3.   Penghayatan kita diperjelas oleh amanat pendiri negara di dalam Penjelasan UUD 45; terutama melalui uraian: keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45 (sebagai asas kerokhanian negara (geistlichen Hinterground dan Weltanschauung ) bangsa  terutama:

“4.        Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemnusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III.       Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”

Jadi, kedudukan Pembukaan UUD 45 berfungsi sebagai perwujudan dasar negara Pancasila; karenanya memiliki integritas filosofis-ideologis dan legalitas supremasi otoritas secara konstitusional (terjabar dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45).

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan menegakkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state) dengan membudayakannya.

Amanat menegakkan NKRI dalam integritas sebagai sistem kenegaraan Pancasila, bermakna bahwa bangsa Indonesia (rakyat, warganegara RI) berkewajiban membela NKRI dalam integritasnya sebagai sistem kenegaraan Pancasilaantar sistem kenegaraan: kapitalisme – liberalisme, dan marxisme – komunisme – atheisme — yang dapat mengancam integritas bangsa dan NKRI. Jadi, bangsa Indonesia senantiasa waspada dan siap bela negara atas tantangan dan ancaman bangsa dan negara yang mengancam integritas ideologi Pancasila: baik neoimperialisme Amerika maupun ideologi marxisme – komunisme – atheisme dari manapun datangnya; termasuk kebangkitan PKI, neo-PKI atau KGB.

 

 

II. SISTEM KENEGARAAN PANCASILA TEGAK SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM.

 

Berdasarkan asas filosofis-ideologis Pancasila maka pendiri negara (PPKI) dengan jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan dan dengan musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan dasar negara Pancasila sebagai terumus di dalam Pembukaan UUD 45.

UUD 45 seutuhnya adalah jabaran dasar negara Pancasila (seutuhnya) untuk ditegakkan sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Dasar negara ini bersifat tetap dan imperatif (mengikat dan memaksa) semua warganegara untuk mendidikkan,  mengembangkan,  membela dan membudayakannya.

Sesungguhnya secara filosofis-ideologis-konstitusional bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan dalam tatanan negara Proklamasi, sebagai NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45, dengan asas dan identitas fundamental, sebagai asas kerokhanian-normatif-filosofis-ideologis bangsa dan negara. Karenanya memberikan asas budaya dan moral politik nasional  NKRI sebagaimana diamanatkan di dalam UUD Proklamasi 45. Artinya, dasar negara Pancasila (filsafat Pancasila) ditegakkan dan dikembangkan sebagai sistem ideologi negara (ideologi nasional). Secara kelembagaan negara, ditegakkan sebagai sistem kenegaraan (in casu: sistem kenegaraan Pancasila; analog dengan: sistem negara kapitalisme-liberalisme; dan sosialisme, atau marxisme-komunismeatheisme).

Demi integritas sistem kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan UUD Proklamasi 45, maka secara imperatif (mutlak, mengikat dan memaksa) Pemerintah bersama semua komponen bangsa berkewajiban untuk menegakkan dan membudayakannya; dalam makna menegakkan budaya dan moral Pancasila sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan beragama dalam negara demokrasi dan negara hukum NKRI.

Sistem kenegaraan Pancasila terjabar dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya; untuk ditegakkan dan diwariskan bagi generasi penerus! —bukan untuk diselewengkan, apalagi diubah/diamandemen dan atau diganti, yang samasekali menyimpang/tidak sama kualitas dan integritas martabatnya!

(Renungkan dengan akal dan budinurani  bagaimana kondisi bangsa dalam NKRI dengan kepemimpinan nasional, dan praktek budaya neo-liberalisme: sosial politik dan ekonomi dalam era reformasi dan era UUD 2002!)

 

A.  Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional

Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1.   Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: sila IV).

2.   Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III), ditegakkan sebagai NKRI.

3.   Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai negara hukum Pancasila.

4.   Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.

5.   Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungai seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan: sila III-IV-V); ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila (M Noor Syam, 2000: XV, 3).

Semua asas filosofis-ideologis, sebagai asas kerohanian bangsa dan negara —terutama asas keseimbangan HAM dan KAM— demikian terjabar dalam UUD Proklamasi: sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokrasi), dan negara hukum (Rechtsstaat). Jadi, adalah menjadi amanat dan kewajiban semua lembaga negara,  kepemimpinan nasional dan warganegara untuk melaksanakan amanat filosofis-ideologis dan konstitusional dimaksud.  NKRI dengan identitas dan integritas sebagai negara demokratis dan negara hukum menegakkan HAM dengan asas budaya dan moral politik yang dijiwai moral filsafat Pancasila —yang beridentitas theisme-religious—. Amanat konstitusional ini secara kenegaraan terutama menegakkan moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab; dalam NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat) demi supremasi hukum dan keadilan serta keadilan sosial (oleh semua, untuk semua!).

 

B.  Keunggulan Bangsa dan Nusantara Indonesia Raya

Keunggulan sistem kenegaraan Pancasila makin sempurna berkat didukung oleh keunggulan natural dan kultural serta SDM bangsa Indonesia.

Kita bangsa Indonesia wajib bersyukur dan bangga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa bahwa bangsa dan NKRI diberkati dengan berbagai keunggulan potensial, terutama:

1.      Keunggulan natural (alamiah): nusantara Indonesia amat luas (15 juta km2, 3 juta km2 daratan + 12 juta km2 lautan, dalam gugusan 17.584 pulau); amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); amat strategis posisi geopolitiknya: sebagai negara bahari (maritim, kelautan) di silang benua dan samudera sebagai transpolitik-ekonomi dan kultural postmodernisme dan masa depan (MNS 2000: 23 – 30).

2.      Keunggulan kuantitas-kualitas manusia (SDM) sebagai rakyat dan bangsa; merupakan asset primer nasional: 235 juta dengan karakteristika dan jatidiri yang diwarisinya sebagai bangsa pejuang (ksatria)…… —silahkan dievaluasi bagaimana identitas dan kondisi kita sekarang!— dalam era reformasi.

3.      Keunggulan sosiokultural dengan puncak nilai filsafat hidup bangsa (terkenal sebagai filsafat Pancasila) yang merupakan jatidiri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional.

4.      Keunggulan historis; bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah keemasan: kejayaan negara Sriwijaya (abad VII – XI); dan kejayaan negara Majapahit (abad XIII – XVI) dengan wilayah kekuasaan kedaulatan geopolitik melebihi NKRI sekarang (dari Taiwan sampai Madagaskar).

5.      Keunggulan sistem kenegaraan Pancasila sebagai negara Proklamasi 17 Agustus 1945; terjabar dalam asas konstitusional UUD 45, yang makin kokoh dan besar berkat Asas Wawasan Nusantara dalam integritas NKRI!.

 

Berdasarkan semua keunggulan dimaksud, bangsa dan NKRI senantiasa menghadapi tantangan neo-imperialisme dan neo-komunisme dalam dinamika globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme!  Artinya, kondisi kekayaan alam (SDA) dan kondisi sosial politik yang mengalami degradasi wawasan nasional mendorong neo-imperialisme termasuk neo-PKI untuk memiliki dan menguasai Indonesia Raya.

 

III. UUD Proklamasi 45 Sebagai Perwujudan Sistem Kenegaraan Pancasila

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan mewujudkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state) dengan asas wawasan nasional dan asas wawasan nusantara!

 

A. Sistem Kenegaraan Pancasila

Bangsa dan negara modern menegakkan sistem kenegaraannya berdasarkan ajaran atau sistem filsafat dan atau sistem ideologi.sebagai dijelaskan di atas (Bagian IA).

Sesungguhnya nilai fundamental pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung), sekaligus sebagai jiwa bangsa (jatidiri nasional,  Volksgeist) diangkat dan dikukuhkan sebagai dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional) sebagai terumus di dalam  Pembukaan UUD Proklamasi 45. Artinya, nilai fundamental filsafat Pancasila dijabarkan di dalam UUD Proklamasi seutuhnya ( Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya).  Nilai-nilai fundamental konstitusional ini berlaku, dan ditegakkan secara kebangsaan dan kenegaraan  dengan asas imperatif. Nilai fundamental ini memberikan identitas dan integritas sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Sistem kenegaraan Pancasila dimaksud, perwujudannya terlukis dalam skema 1

Perwujudan Sistem NKRI Berdasarkan Pancasila – UUD 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 
skema 1                                   (MNS, 1985)

Asas normatif fundamental ini bersumber dari sistem filsafat Pancasila yang memancarkan identitas martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious. (Bandingkan dengan berbagai sistem filsafat yang melandasi sistem kenegaraan dari: negara komunisme, negara liberalisme-kapitalisme; negara sosialisme, zionisme maupun fascisme). Jadi, bangsa dan NKRI secara normatif memiliki integritas dan kualitas keunggulan sistem kenegaraan; karenanya kita optimis dapat menjadi bangsa dan negara jaya (MNS, 2000: 45)

Sistem kenegaraan Pancasila bersifat tetap sekaligus sebagai perwujutan jiwa bangsa, jati diri nasional dan pandangan hidup bangsa. Karenanya, sistem kenegaraan Pancasila tidak dapat diubah oleh siapapun, dan lembaga apapun — kecuali melalui revolusi, sebagaimana yang diperjuangkan oleh gerakan ekstrim kanan: DI, TII, NII maupun ekstrim kiri: PKI : 1948 dan 1965 (G30S/PKI). Karenanya, semua gerakan itu makar itu ditumpas (diperangi) oleh rakyat bersama TNI ! .

Tegasnya, dalam kurun waktu 1948, 1950 – 1958 ; berpuncak dengan 1965 yang terjadi ialah penumpasan atas potensi separatisme-ideologi dalam wilayah NKRI. Semua komponen bangsa secara imperatif wajib menumpas separatisme ideologi yang mengancam integritas nasional dan NKRI. Semua komponen bangsa dalam NKRI setia bela negara dengan menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila.  Secara filosofis-ideologis dan konstitutsional NKRI memiliki integritas keunggulan sebagai terpancar dalam predikat Indonesia Raya!

 

B. Sistem Ideologi Nasional Pancasila ditegakkan dalam N-Sistem Nasional

Secara filosofis-ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia berkewajiban (imperatif) mengembangkan dan membudayakan N-Sistem Nasional (sejumlah sistem nasional).

Karena dasar negara RI berasal dari filsafat hidup Pancasila, maka dengan resmi dasar negara RI dinamakan dasar negara Pancasila. Berdasarkan analisis normatif-filosofis-ideologis dan konstitusional demikian, wajarlah NKRI sebagai negara Proklamasi kita namakan dengan predikat: negara Pancasila atau sistem kenegaraan Pancasila. Karenanya, semua fungsi kelembagaan nasional adalah melaksanakan, menegakkan, mengembangkan dan membudayakan sistem nasional sebagai dimaksud dalam skema 2.

Jadi, NKRI berdasarkan UUD Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dinamakan: NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan Pancasila ini terjabar secara konstitusional dalam UUD Proklamasi (UUD 45). Karenanya, secara imperatif (categorical imperative) mutlak ditegakkan asas-asas normatif filosofis-ideologis dan konstitusional berikut:

Untuk meningkatkan kesyukuran, kebanggaan nasional dan wawasan nasional, bangsa Indonesia menegakkan asas-asas normatif-filosofis-ideologis dan konstitusional sistem kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan oleh PPKI dalam UUD Proklamasi 45 kepada kita dan generasi penerus demi integritas dan martabat nasional. Demi diantara berbagai sistem ideologi Pancasila, NKRI menegakkan N-Sistem Nasional, sebagai terlukis dalam skema 2.berikut:

 

 

*) =      N = sejumlah sistem nasional, terutama:

1. Sistem filsafat Pancasila

2. Sistem ideologi Pancasila

3. Sistem Pendidikan Nasional (berdasarkan) Pancasila

4. Sistem hukum (berdasarkan) Pancasila

5. Sistem ekonomi Pancasila

6. Sistem politik Pancasila (= demokrasi Pancasila)

7. Sistem budaya Pancasila

8. Sistem Hankamnas, Hankamrata

skema 2                                   (MNS, 1988)

Catatan:

Kondisi nasional dan global maka tantangan mendesak untuk tegak lestarinya sistem kenegaraan Pancasila, terutama: mewujudkan dan melaksanakan sistem nasional 1 – 6 sebagai prioritas!   Inilah hakekat pembudayaan dasar negara Pancasila dan Ketahanan Nasional yang fundamental!. Sistem nasional ini sebagai wujud kesetiaan dan kebanggaan nasional SDM warganegara NKRI atas sistem kenegaraan Pancasila! Kesetiaan atas ideologi Pancasila tunggal; bukan kesetiaan ganda dengan mengakui NKRI berdasarkan Pancasila-UUD Proklamasi 45, tetapi dalam praktek mengembangkan budaya ideologi neo-liberalisme dan atau ideologi marxisme-komunisme-atheisme!.

(Renungkan dan hayati uraian dalam Bagian IV A dan B)

 

 

IV.  TANTANGAN NASIONAL : Globalisasi-Liberalisasi dan Postmodernisme

 

Dalam dinamika millenium III dan postmodernisme yang paling dirasakan ialah dinamika globalisasi-liberalisasi sekaligus postmodernisme yang menggoda dan melanda bangsa-bangsa, terutama negara berkembang.

Juga memperhatikan runtuhnya negara adidaya Unie Soviet pasca reformasi glasnost dan perestroika; mereka kehilangan kepercayaan kepada integritas dan otoritas negara Unie Soviet sekaligus ideologi marxisme-komunisme-atheisme —yang telah dipraktekkan sejak 17 Oktober 1917, runtuh 1990 (McCoubrey & White 1996: 114—121)—. Era reformasi Indonesia, Mei 1998 hampir satu dasawarsa bangsa dan NKRI hidup dalam krisis multidimensional yang tak teratasi.

Reformasi yang ditandai dengan sikap elite politisi memuja kebebasan dan demokrasi atas nama HAM. Fenomena sosial politik dan ekonomi bangsa nampak terlanda oleh praktek budaya supremasi ideologi politik neo-liberalisme-kapitalisme —yang bergerak sebagai “proses supremasi dan dominasi” ideologi neo-liberalisme yang berwatak: sekularisme-pragmatisme dan neo-imperialisme!

Secara filosofis-ideologis dan politis bangsa dan negara RI sesungguhnya telah terbawa  a r u s dan dinamika globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme; tepatnya tergoda dan terlanda oleh praktek budaya ideologi neo-imperialisme yang sinergis dengan gerakan kebangkitan neo-PKI (Perhatikan watak:  neo-liberalisme dan neo-PKI dalam skema 3).

 

A.  Tantangan Nasional : Globalisasi-Liberalisasi dan Postmodernisme

Menyelamatkan bangsa dan NKRI dari tantangan demikian (baca: keruntuhan sebagaimana yang dialami Unie Soviet), maka bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental-ideologi Pancasila. Visi-misi demikian terutama meningkatkan wawasan nasional dan kepercayaan nasional (kepercayaan diri) agar SDM warganegara kita mampu mewaspadai tantangan: globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme dan  neo-PKI/KGB!

Kemampuan menghadapi tantangan yang amat mendasar dan akan melanda kehidupan nasional —sosial-ekonomi dan politik, bahkan mental dan moral bangsa—maka benteng terakhir yang diharapkan mampu bertahan ialah keyakinan nasional atas kebenaran dan kebaikan (baca: keunggulan) dasar negara Pancasila baik sebagai jatidiri bangsa dan filsafat hidup bangsa (Volksgeist, Weltanschauung), sekaligus sebagai dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional). Hanya dengan keyakinan nasional ini manusia Indonesia tegak-tegar dengan keyakinannya yang benar dan terpercaya: bahwa sistem filsafat Pancasila sebagai bagian dari filsafat Timur memancarkan identitas dan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious. Maknanya, sistem filsafat demikian secara filosofis-ideologis dan konstitusional berfungsi sebagai asas kerokhanian Indonesia; jiwa dan kepribadian bangsa (jatidiri nasional); jiwa UUD negara yang menjiwai dan melandasi budaya dan moral politik Indonesia dalam integritas sistem kenegaraan Pancasila.

Ajaran sistem filsafat Pancasila terjabar dalam Pembukaan UUD 45 dan Batang Tubuh seutuhnya; karenanya melaksanakan dasar negara Pancasila terutama dengan dijiwai, dilandasi dan berpedoman UUD 45 (UUD Proklamasi) kita akan tegak-tegar, bahkan jaya sentausa…………insya Allah dunia dan akhirat.

Bandingkan dengan ajaran filsafat kapitalisme-liberalisme yang beridentitas individualisme-materialisme-sekularisme-pragmatisme (neo-imperialisme) akan hampa spiritual religius sebagaimana juga identitas ideologi marxisme-komunisme-atheisme! Kapitalisme-liberalisme memuja kebebasan dan HAM demi kapitalisme (baca: materi, kekayaan sumber daya alam yang dikuasai neoimperialisme): dalam praktek politik dan ekonomi liberal, yang menjajah Irak awal abad XXI —negara adidaya yang bergaya pembela HAM di panggung dunia!— ternyata HAM yang HAMPA!. Mengapa bangsa-bangsa beradab, bahkan PBB sebagai organisasi dunia yang beradab  tetap bungkam ?!

1.      Watak setiap ajaran filsafat dan ideologi dengan asas dogmatisme senantiasa merebut supremasi dan dominasi atas berbagai ajaran filsafat dan ideologi yang dipandangnya sebagai saingan. Ideologi kapitalisme-liberalisme yang dianut negara-negara Barat sebenarnya telah merajai kehidupan berbagai bangsa dan negara: politik kolonialisme-imperialisme. Karena itulah, ketika perang dunia II berakhir 1945, meskipun mereka meraih kemenangan atas German dan Jepang, namun mereka kehilangan banyak negara jajahan memproklamasikan kemerdekaan, termasuk Indonesia. Sejak itulah penganut ideologi kapitalisme-liberalisme menetapkan strategi politik neo-imperialisme untuk melestarikan penguasaan ekonomi dan sumber daya alam di negara-negara yang telah mereka tinggalkan (disusun strategi rekayasa global, 1947).

2.      Melalui berbagai organisasi dunia, mulai PBB, World Bank dan IMF sampai APEC dipelopori Amerika Serikat mereka tetap sebagai kesatuan Sekutu dan Unie Eropa dalam perjuangan merebut supremasi politik dan ekonomi dunia (neo-imperialisme). Lebih-lebih dengan berakhirnya perang dingin (1950-1990) mereka makin menunjukkan supremasi politik neoimperialisme!

3.      Hampir semua negara berkembang yang kondisi ipteks, industri dan ekonomi amat tergantung kepada negara maju (G-8) maka melalui bantuan modal pembangunan baik bilateral maupun multilateral, seperti melalui IMF dan World Bank, termasuk IGGI kemudian CGI semuanya mengandung strategi politik ekonomi negara Sekutu (USA dan UE).

4.      Melalui kesepakatan APEC, mereka mempropagandakan doktrin ekonomi liberal, atas nama ekonomi pasar —tidak boleh ada proteksi demi peningkatan kemampuan dan kemandirian—. Sementara potensi ekonomi berbagai negara berkembang tanpa proteksi, tanpa daya saing yang memadai…… semuanya dilumpuhkan dan ditaklukkan. Tercapailah politik supremasi ekonomi kapitalisme-liberalisme, sebagai neo-imperialisme.

5.      Sesungguhnya sejak dimulai perang dingin (sekitar 1950 – 1985) Sekutu telah menampilkan watak untuk merebut dominasi dan supremasi politik internasional. Kondisi perang dingin yang amat panjang meskipun menguras dana dan biaya perang (angkatan perang dan persenjataan), namun juga dijadikan media propaganda bahwa otoritas supremasi politik dan ideologi dunia tetap dimiliki Blok Barat. Supremasi politik dan ideologi ini juga didukung oleh supremasi ipteks …….sehingga banyak intelektual negara berkembang (baca: negara GNB) yang belajar ipteks ke negara-negara blok Barat.  Sebagian intelektual kita itu telah tergoda dan terlanda wawasan politiknya, sehingga sebagai elite reformasi mempraktekkan demokrasi liberal, ekonomi liberal, bahkan juga budaya negara federal!

 

Ternyata kemudian, mereka telah dididik juga sebagai kader pengembang ideologi dan politik ekonomi kapitalisme-liberalisme —termasuk dalam NKRI—. Kepemimpina mereka belum membuktikan keunggulannya dalam mengatasi multi –krisis nasional yang makin menghimpit rakyat warga bangsa tercinta. Kondisi buruk ini dapat menjadi lahan subur bangkinya neo-PKI/KGB yang berpropaganda menjadi ”penyelamat ” kaum miskin dan buruh tani dalam NKRI!

Tantangan globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme dapat berwujud adanya degradasi wawasan nasional dan wawasan ideologi nasional. Demikian pula adanya degradasi mental ideologi, seperti budaya demokrasi liberal dan HAM individualisme-egoisme— bukan kesatuan dan kerukunan sebagai asas moral filsaafat dan ideologi bangsanya—. Perhatikan beberapa fenomena sosial politik dan ekonomi (neo-liberal) dalam era reformasi sebagai praktek budaya: kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme dalam hampir semua bidang kehidupan Indonesia, bermuara sebagai neoimperialisme! Sinergis dengan kondisi global maka dalam NKRI juga tantangan kebangkitan neo-PKI / KGB;! Perhatikan dan hayati skema 3 !

 

B.  Tantangan Nasional dalam Era Reformasi

Pemerintahan dan kelembagaan negara era reformasi, bersama berbagai komponen bangsa berkewajiban meningkatkan kewaspadaan nasional yang dapat mengancam integritas nasional dan NKRI.

Tantangan nasional yang mendasar dan mendesak untuk dihadapi dan dipikirkan alternatif pemecahannya, terutama:

1.      Amandemen UUD 45 yang sarat mengandung kontroversial; baik filosofis-ideologis bukan sebagai jabaran dasar negara Pancasila, juga secara konstitusional amandemen mengandung sarat kontroversial dan konflik kelembagaan. Berdasarkan analisis demikian berbagai kebijaksanaan negara dan strategi nasional, dan sudah tentu program nasional mengalami distorsi nilai —dari ajaran filsafat Pancasila, menjadi praktek budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme—. Terutama demokrasi liberal dan ekonomi liberal.

2.      Rakyat Indonesia mengalami degradasi wawasan nasional —bahkan juga degradasi kepercayaan atas keunggulan dasar negara Pancasila, sebagai sistem ideologi nasional—. Karenanya, elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Jadi, rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jatidiri nasional!

3.      Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama HAM; yang aktual dalam tatanan dan fungsi pemerintahan negara (suprastruktur dan infrastruktur sosial politik) hanyalah: praktek budaya oligarchy, plutocracy…….bahkan sebagian rakyat mempraktekkan budaya anarchy (anarkhisme)!

4.      NKRI sebagai negara hukum, dalam praktek justru menjadi negara yang tidak menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila – UUD 45. Praktek dan “budaya” korupsi makin menggunung, mulai tingkat pusat sampai di berbagai daerah: Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kekayaan negara dan kekayaan PAD bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh elite reformasi. Demikian pula NKRI sebagai negara hukum, keadilan dan supremasi hukum; termasuk HAM belum dapat ditegakkan.

5.      Tokoh-tokoh nasional, baik dari infrastruktur (orsospol), maupun dalam suprastruktur (lembaga legislatif dan eksekutif) hanya berkompetisi untuk merebut jabatan dan kepemimpinan yang menjanjikan (melalui pemilu dan pilkada). Berbagai rekayasa sosial politik diciptakan, mulai pemekaran daerah sampai usul amandemen UUD 45 (tahap V) sekedar untuk mendapatkan legalitas dan otoritas kepemimpinan demi kekuasaan. Sementara kondisi nasional rakyat Indonesia, dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap menggunung belum ada konsepsi alternatif strategis pemecahannya. Kondisi demikian dapat melahirkan konflik horisontal dan vertikal, bahkan anarchisme sebagai fenomena sosio-ekonomi-psikologis rakyat dalam wujud stress massal dan anarchisme!

6.      Pemujaan demokrasi liberal atas nama kebebasan dan HAM telah mendorong bangkitnya primordialisme kesukuan dan kedaerahan. Mulai praktek otoda dengan budaya negara federal sampai semangat separatisme. Fenomena ini membuktikan degradasi nasional telah makin parah dan mengancam integritas mental ideologi Pancasila, integritas nasional dan integritas NKRI, dan integritas moral (komponen pimpinan,  manusia, bangsa!)

7.      Momentum pemujaan kebebasan (neo-liberalisme) atas nama demokrasi dan HAM, dimanfaatkan partai terlarang PKI untuk bangkit. Mulai gerakan “pelurusan sejarah” —terutama G.30S/PKI— sampai bangkitnya neo-PKI sebagai KGB melalui PRD dan Papernas. Mereka semua melangkahi (baca: melecehkan Pancasila – UUD 45) dan rambu-rambu (= asas-asas konstitusional) yang telah berlaku sejak 1966, terutama:

a.       Bahwa filsafat dan ideologi Pancasila memancarkan integritas sebagai sistem filsafat dan ideologi theisme-religious. Artinya, warga negara RI senantiasa menegakkan moral dan budaya politik yang adil dan beradab yang dijiwai moral Pancasila berhadapan dengan separatisme ideologi: marxisme-komunisme-atheisme yang diperjuangkan neoPKI / KGB dan antek-anteknya.

b.      UUD Proklamasi seutuhnya memancarkan nilai filsafat Pancasila: mulai Pembukaan, Batang Tubuh (hayati: Pasal 29) dan Penjelasan UUD 45.

c.       Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan dikukuhkan Tap MPR RI No. I/MPR/2003 Pasal 2 dan Pasal 4.

d.      Tap MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan

e.       Undang Undang No. 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara ( yang direvisi, terutama Pasal 107a—107f).

Perhatikan dan hayati isi nilai dalam skema 3

INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA

*) =         UUD 45 Amandemen, dengan kelembagaan negara (tinggi) : = Presiden, MPR, DPR, DPD; MK, MA dan BPK (+ KY)

(MNS, 2007)

 

V.   Praktek dan Budaya Neo-Liberalisme Menggoda dan Melanda NKRI

Dunia postmodernisme makin menggoda dan melanda dunia melalui politik supremasi ideologi. Kita semua senang dan bangga, menikmati kebebasan dan keterbukaan atas nama demokrasi dan HAM, tanpa menyadari bahwa nilai-nilai neoliberalisme menggoda dan melanda sehingga terjadi degradasi wawasan nasional, sampai degradasi mental dan moral sebagian rakyat bahkan elite dalam era reformasi.

Sebagian elite reformasi bangga dengan praktek reformasi yang memuja kebebasan (=liberalisme) atas nama demokrasi (demokrasi liberal) dan HAM (HAM yang dijiwai individualisme, materialisme, sekularisme) sehingga rakyat Indonesia masih terhimpit dalam krisis multi dimensional.

Harapan berbagai pihak dengan alam demokrasi dan keterbukaan, nasib rakyat akan dapat diperbaiki menjadi lebih sejahtera dan adil sebagaimana amanat Pembukaan UUD 45 : “ …….. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …. “ dapat terlaksana, dalam makna SDM Indonesia cerdas dan bermoral! Tegasnya, bukan euforia reformasi dengan budaya demokrasi neo-liberal dalam praktek oligarchy, plutocracy dan anarchy…….berwujud konflik horisontal…..degradasi wawasan nasional dan moral (korupsi menggunung) dapat bermuara disintegrasi bangsa dan NKRI.

Demokrasi liberal memberikan hak kepada rakyat untuk secara langsung memilih pejabat dan pemimpin tinggi (nasional, provinsi, kabupaten/kota) untuk mewujudkan harapan rakyat … ! dengan biaya tinggi serta adanya konflik horisontal !

Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM, ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui ekonomi liberal. Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (konsep : RUU BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat rakyat miskin makin tidak mampu menjangkau.

Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam hak-hak sosial ekonomi bangsa !

Khusus demokrasi liberal dalam praktek Pemilu langsung, misalnya mohon dihayati uraian ringkas berikut :

1.   Pelaksanaan Pilkada

Pilkada sebagai praktek demokrasi liberal, juga menghasilkan otoda dalam budaya politik federalisme, dilaksanakan: dengan biaya amat mahal + social cost juga mahal, dilengkapi dengan konflik horisontal sampai anarchisme. Pilkada dengan praktek demokrasi liberal, menghasilkan budaya demokrasi semu (demokrasi palsu). Bagaimana tidak semu ; bila peserta pilkada 3 – 5 paket calon; terpilih dengan jumlah suara sekitar 40%, 35%, 25%. Biasanya, yang terbanyak 40% ini dianggap terpilih sebagai mayoritas. Padahal norma mayoritas di dunia umumnya dengan jumlah 51% ! Apa model demokrasi-semu (=demokrasi palsu) ini yang akan dikembangkan reformasi Indonesia? atas nama demokrasi langsung dan HAM. Bandingkan dengan demokrasi Pancasila dalam UUD Proklamasi 45 Pasal 1, 2 dan 37!

 

Cermati PP RI No. 6 Th. 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Bab VIII Pasal 95 (1), (2), yang menetapkan : calon terpilih bila memperoleh suara lebih dari 25 % dari jumlah suara sah.

 

Sebaliknya, bila diadakan putaran kedua, akan sangat mahal !. Inilah demokrasi liberal yang lebih liberal dari yang berlaku di negara asalnya

2.   Kehidupan multi partai

Sudah amat banyak partai politik supaya rakyat rukun bersatu, masih terjadi konflik internal. Bila parpol kita hargai sebagai upaya persatuan dan kesatuan warga masyarakat; atas nama demokrasi dan HAM kita juga menghargai hak individu atas nama golongan independen untuk tampil dalam pemilu? Kontroversial ini akan aktual dalam DPR dan DPRD! Untuk apa parpol, bila individualisme dan egoisme sang tokoh terus menonjol. bagaimana praktek dalam DPR dan DPRD.

3.  Praktek Otoda yang cenderung mengejar peningkatan PAD, namun bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan lebih untuk kepentingan elite dan pejabat. Praktek otoda cenderung menjadi budaya negara federal, mungkin lebih federal dari sistem di negara aselinya. Perhatikan syarat calon : putera daerah aseli, PNS lokal sulit pindah antar kabupaten/kota. Juga terus meningkat karsa (=keinginan) sebagian ”elite” adanya pemekaran (status) daerah ………demi ……….? (=penyempitan status daerah)

4. Kontroversial didaerah bersumber dari kontroversial konstitusional (UUD 2002 sebagai pedoman) kontroversial  dipusat negara; seperti : bagaimana DPR x DPD; MA x KY; Presiden x DPR (sistem Kabinet Presidensial x Budaya Parlementer) Otoritas prerogatif Presiden tunduk kepada otoritas DPR, terutama melalui fit and  proper test.

5.  Reformasi dikelola oleh pembentukan berbagai Komisi, baik ad hoc maupun tetap dengan otoritas yang amat tinggi dan biaya besar! Renungkan: Bagaimana KHN dibandingkan dengan fungsi BPHN; dan KPK dengan Jaksa Agung —siapa / lembaga apa yang mengawasi komisi-komisi itu ?—

(Otoritas KPK dengan menjangkau elemen acara keluarga (mengawasi kemungkinan KKN) sebagai sikap kelembagaan yang belum sesuai dengan etika budaya Timur. Masih lebih banyak urusan negara yang lebih besar yang perlu dijangkau oleh KPK).

6. Kita terus menikmati euforia reformasi yang memberikan kebebasan atas nama demokrasi dan HAM, mungkin termasuk kebebasan menikmati rezeki yang lebih (yang seharusnya milik rakyat). Kita menjadi lupa untuk mendidikkan dan membudayakan nilai dasar negara Pancasila supaya generasi penerus mampu tetap menegakkan sistem kenegaraan Pancasila.( =moral Pancasila)

7. Biaya Pemilu mulai KPU menunjukan peningkatan luar biasa (44 T); demikian juga biaya KPUD provinsi Jatim sekitar 1,4 T; bila diperlukan putaran kedua dapat dirasakan bagaimana beban negara.  Demikian juga untuk Pemilu, Pilkada Kabupaten Kota; sementara social cost tidak dapat diduga dan diperkirakan; sementara hasil demokrasinya masih dianggap sebagai produk demokrasi semu! Hasilnya, kadang melahirkan konflik horisontal; sampai anarchisme!

 

VI. Kesimpulan dan Pokok-Pokok Pikiran

Uraian ringkas diatas menjadi kewajiban kita untuk merenungkan sebagai bagian dari audit nasional atas 10 th kepemimpinan elite reformasi dan bangsa kita berjalan diatas jalan kebebasan atas nama demokrasi dan HAM yang dipandu UUD 2002!

Marilah dengan akal dan budinurani yang dijiwai moral Ketuhanan Yang Maha Esa kita memohon hidayah untuk menghadapi — dan menaklukkan— semua tantangan yang menggoda dan melanda bangsa dan NKRI yang kita cintai! Alternatif yang bijaksana ialah kembali menegakkan dan membudayakan UUD Proklamasi 45 dalam rangka menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila! Melalui pokok-pokok pikiran berikut sebagai bahan renungan dan pertimbangan :

1.      Degradasi wawasan-nasional dan mental-ideologi, bahkan degradasi moral sebagian elite kepemimpinan mengancam integritas nasional dan NKRI; cita dan citra Indonesia sebagai telah terjegal (terlanda) neo-imperialisme dan neo-PKI.

2.      NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) dalam praktek budaya demokrasi-liberal dapat meruntuhkan ideologi Pancasila dan NKRI, meruntuhkan budaya kekeluargaan, kerukunan dan kesatuan nasional !

3.      NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat) dalam praktek budaya HAM individualistik mendegradasi asas dan moral keadilan berdasarkan sila I, II dan V Pancasila !

4.      Praktek budaya ekonomi liberal dalam NKRI melalui penguasaan dunia ekonomi, lebih-lebih SDA oleh PMA (baca : neo-imperialisme) yang lebih buruk dari kolonialisme-imperialisme —yang dapat kita perangi demi kemerdekaan dan kedaulatan nasional! —. Sebaliknya neo-imperialisme melalui supremasi budaya PMA dan multinational coorporation dijamin oleh hukum internasional dan asas HAM universal!

5.      SDM Rakyat warganegara Indonesia, terutama generasi muda cenderung kehilangan jatidiri nasional dan kebanggaan nasional; ……cita dan citra Indonesia dapat terkikis dalam fenomena degradasi wawasan nasional !

6.      Praktek Kabinet Presidensial dalam budaya Parlementer mendegradasi otoritas lembaga kepresidenan sebagai sistem yang diamanatkan UUD Proklamasi 45. Budaya demikian sebagai karma pemilihan secara langsung dan hapusnya (lembaga negara tertinggi : MPR, sebagai pengamalan sila IV Pancasila) dan demokrasi-liberal (juga : budaya multiparpol yang kebablasan!).

Hayati bahwa di negara Amerika Serikat yang liberal dan federal tetap melalui lembaga perwakilan (dalam Senat) dalam memilih Presiden.

7.      Berkembangnya berbagai komisi (permanen dan ad-hoc) dengan otoritas yang melebihi Departemen merupakan juga budaya pemborosan —karena tumpang tindih dengan berbagai Badan / setingkat Ditjen, seperti Komisi Hukum Nasional overlap dengan BPHN; KPK dengan Kejaksaan Agung, dan Polri; juga Komisi Ombudsman dengan Kejaksaan Agung dan Polri; dan sejumlah komisi lainnya.

Quo Vadis UUD 2002 memandu elite kepemimpinan nasional dan parpol dalam NKRI memacu reformasi ? Semoga tidak bermuara menjadi kontroversial dan anarchisme; bahkan disintegrasi nasional ! Komisi demikian dengan otoritas yang amat besar sekaligus biaya besar; melahirkan otoritarianisme kelembagaan ekstra-konstitusional (tidak diatur dalam UUD negara, dengan status menyamai kelembagaan negara).

Hayati nilai dialektika dalam dinamika globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme (skema 3) yang mengancam integritas nasional dan integritas mental-moral Keberagamaan rakyat dan bangsa kita…. yang tergoda dan terlanda dengan budaya sekularisme dan atheisme (yang diperjuangkan oleh neoimperialisme dan neokomunisme!) terus menggerogoti Indonesia! Kepada bangsa, mulai keluarga sampai pemimpin nasional mohon kebijaksanaan untuk lebih memberikan perhatian, kasih sayang dan pengayoman khusus bagi generasi muda yang dapat tergoda dan terlanda narkoba —yang makin melanda dunia, khususnya dalam NKRI !—.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa (Yang Maha Berdaulat) senantiasa mengayomi bangsa dan NKRI sebagai bangsa yang membudayakan moral Pancasila yang memancarkan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious! Amien.

 

Kepustakaan:

 

Al-Ahwani, Ahmad Fuad 1995: Filsafat Islam, (cetakan 7), Jakarta, Pustaka Firdaus (terjemahan pustaka firdaus).

Ary Ginanjar Agustian, 2003: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (edisi XIII), Jakarta, Penerbit Arga Wijaya Persada.

_________________ 2003: ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al Ihsan, (Jilid II), Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.

Avey, Albert E. 1961: Handbook in the History of Philosophy, New York, Barnas & Noble, Inc.

Center for Civic Education (CCE) 1994: Civitas National Standards For Civics and Government, Calabasas, California, U.S Departement of Education.

Kartohadiprodjo, Soediman, 1983: Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni.

Kelsen, Hans 1973: General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell

McCoubrey & Nigel D White 1996: Textbook on Jurisprudence (second edition), Glasgow, Bell & Bain Ltd.

Mohammad Noor Syam 2007: Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), disertasi edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.

—————— 2000: Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional), edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.

Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman 1990: Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence, San Francisco, Westview Press.

Nawiasky, Hans 1948: Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.

Notonagoro, 1984: Pancasila Dasar Filsafat Negara, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.

Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1953: History of Philosophy Eastern and Western, London, George Allen and Unwind Ltd.

UNO 1988: HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, New York, UNO

UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang berlaku. (1966; 2001, 2003) dan PP RI No. 6 tahun 2005.

Wilk, Kurt (editor) 1950: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, New York, Harvard College, University Press.