Manifestasi Pancasila dalam Politik

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Politik adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, membagi kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk kepentingan diri, keluarga, kelompok dan negara. Dalam berpolitik, manusia sering terjebak dalam sebuah “prinsip” dasar yaitu melakukan segala macam cara demi meraih kekuasaan. Tetapi orang sering melupakan bahwa segala cara yang dimaksud, bukanlah segala cara an sich. Dibutuhkan adanya standar nilai, norma dan etika sebagai panduan untuk melakukan atau tidak melakukan cara yang dipilih. Membunuh orang lain, memfitnah pihak lain, menjeremuskan orang lain ke dalam masalah, adalah contoh bentuk-bentuk usaha politik yang tidak benar, demi meraih kekuasaan. Oleh sebab itu, penting dimengerti oleh siapapun bahwa penggunaan cara-cara yang melawan dan menodai nilai-nilai kepatutan dan etika di dalam kehidupan manusia, harus dihindari. Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa saat ini, sering terlihat dan atau terbaca di media beberapa aktivitas politik yang menabrak nilai-nilai kehidupan yang masyarakat. Sebagian diantara contohnya adalah “money politic”, fitnah dan character assasination, pembunuhan wartawan, pembohongan publik dan korupsi untuk mendapatkan dana perjuangan poltiknya. Tindakan-tindakan tidak benar tersebut, tidak boleh dijustifikasi sebagai “itulah politik”. Politik sebagai sebuah aktivitas praktis, tetap di batasi oleh norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah hukum serta etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, agar dunia politik berikut aktivitas para politik bangsa ini memenuhi nilai-nilai kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya rujukan moral yang mengikat dan sesuai dengan filosofi bangsa jati diri bangsa yaitu Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai rujukan etika disini, dimaksudkan sebagai penguat nilai-nilai ajaran agama resmi yang beragam di Indonesia. Diharapkan dengan menggunakan Pancasila, akan lebih bisa di terima oleh semua pihak, karena berlaku untuk semua penganut agama apapun. Satu hal yang penting diketahui, Pancasila memiliki nilai universal, sehingga tidak akan bertabrakan dengan ajaran agama apapun. 2. Rumusan Masalah Apakah etika politik dan berpolitik orang Indonesia, sudah sesuai nilai-nilai filosofis Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa? Bagaimana manifestasi Pancasila di dalam kehidupan politik di Indonesia? B. PUSTAKA 1. Beberapa pendapat tentang Pancasila Menurut M. Dawam Rahardjo, banyak kalangan yang menganggap bahwa Pancasila itu sebagai sesuatu yang sakti. Bahkan ibarat mantra yang mandraguna. Hal ini bisa digunakan sebagai sesuatu yang daya gunanya sangat legitimasi. Namun katanya, banyak ahli lain beda pendapat seperti diungkapkan oleh teori Daniel Bell tentang the end of ideologi, berakhirnya peran ideologi pada pertengahan abad ke-20. Namun juga berbeda keyakinan seperti yang diungkap beberapa orang Katanya, pancasila itu adalah the end of history. Maksudnya sebuah batas akhir dari perkembangan pemikiran ideologis bahwa Indonesia. Konon, ini dipinjam dari istilah Francis Fukuyama tentang tesis faham demokrasi liberal. Lihat saja negara yang tanpa pancasila sebagai ideologi, banyak yang maju. Hal ini karena tidak terikat oleh doktrin yang totaliter yang membatasi kebebasan berpikir. Akhirnya merekapun bisa bebas berkreasi dan berpikir dalam ranah pengetahuan sebagai pengganti dari ideologi semacam Pancasila. Kalau begitu, bagaimana duduk persoalan pancasila ala Indonesia itu bisa bermain. Dalam kerangka dan nilai apakah sehingga ia bisa membangun masyarakat dan negara. Melihat persoalan ini, Dawam Rahardjo mengklaim bahwa batasan pancasila itu dapat menjadi semacam korelasi nilai di negara yang serba multi. Sebab katanya, negara yang ilmu pengetahuan dan peradaban memerlukan landasan nilai. Tanpa pancasila sebagai sistem nilai, dalam negara, seolah tidak ada lagi penjaga gawang, batas garis dan wasit moral. Hal ini cukup bisa menjadi ekses negatif. Sebab akan timbul wacana negara federal. Dimana masyarakat yang terdiri dari suku, agama dan golongan akan kehilangan tali pengikatnya. Karena itu menurut Dawam, solidaritas seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dianggap sebagai fondasi masyarakat dan peradaban akan cair. Nasionalisme dan wawasan atau kebangsaan akan pudar. Akhirnya mengarah kepada timbulnya primordialisme baru. Dengan ketiadaan penafsiran yang bersifat totalitarianisme itu, maka kini, Pancasila diberi kebebasan untuk ditafsir menurut kebebasan dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Tentu saja, kata Dawam, akan menghasilkan perbedaan tafsir dan justru ini sangat bermanfaat sebagai bentuk dinamisasi pemikiran al-firqatu rahatun. Akhirnya menjadilah Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka bukan sesuatu yang tertutup dan bebas tafsir. Bahkan Cak Nur seorang pengamat politik pernah berkata bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka yang memungkinkan bisa masuknya berbagai pengauruh, sebagaimana teori Marxis, kondisi ini mempengaruhi kesadaran. Dengan kata lain, perkembangan nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karenanya, Pancasila mestilah terbuka jangan tertutup dari pengaruh luar. 2. Pancasila Sebagai sistem Etika Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. 3. Norma-norma Pancasila itu meliputi : a. Norma Moral Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. b. Norma Hukum Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma. 4. Pengertian Etika Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut : * Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Pemikiran etika beranekaragam, tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. * Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun mahluk sosial (etika sosial). Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Etika indvidual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma social yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. 5. Pengertian Nilai, Norma dan Moral Pengertian Nilai Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Alport mengidentifikasikan 6 nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi. Hierarkhi Nilai Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu – masyarakat terhadap sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai meterial. Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu : 1). Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak, 2). Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum, 3). Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni, 4). Nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci. Pengertian Moral Moral berasal dari kata mos (mores) yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian Norma Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai mahluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. C. PEMBAHASAN Berdasarkan pendahuluan yang di jabarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka dikemukakan pembahasan sebagai berikut: 1. Apakah etika politik dan berpolitik di sebagian orang Indonesia, sudah sesuai nilai-nilai filosofis Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa.? Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian politikus di Indonesia atau yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, masih mengabaikan nilai-nilai etika yang terdapat di dalam Pancasila. Pendapat tersebut, bisa dibuktikan dengan banyaknya sengketa politik yang berdimensi kriminal maupun bersifat perdata. Demikian pula, bisa disaksikan di media, begitu banyaknya kerusahan dan amuk masa yang disebabkan oleh ketidak puasan terhadap hasil pemilukada. Semua kejadian dan kasus yang ada, semestinya tidak akan terjadi, jika dalam implementasi kegiatan politik praktis, para pelaku politik menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral. 2. Bagaimanakah manifestasi Pancasila etika politik ? Dalam realitanya, manifestasi Pancasila dalam politik, merupakan wujud dari nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila yang ada. 1). Nilai-nilai pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsipnya mengandung nilai-nilai religius yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pengikutnya. Seorang politikus yang mengerti “pesan moral” sila pertama ini, tentulah tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar dan berseberangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang dipercayainya. Manifestasi nilai sila pertama ini, seharusnya berwujud dalam bentuk etika politik berupa tidak melakukan segala cara (termasuk cara yang salah) untuk meraih kekuasaan dan posisi. Secara sederhana, manifestasi sila pertama dari Pancasila dalam politik diantaranya adalah: a. Tidak mengabaikan ajaran agama yang memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan tercela. b. Tidak mengumbar janji yang kemudian dilanggarnya. c. Tidak melakukan fitnah dan pembohongan publik. d. Tidak melakukan korupsi dan tindakan penggelapan lainnya. e. Dan lain-lain 2). Manifestasi sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Politik dan kegiatan politik praktis yang dilakukan dengan mengacu pada nilai sila kedua ini, tentu akan mengedepankan asas-asa nilai kemanusiaan. Diantaranya adalah tidak menempatkan manusia atau pihak lain yang berseberangan dalam pandangan politik, sebagai musuh. Orang lain yang memiliki keyakinan politik berbeda harus tetap menjadi saudara sebangsa dan se tanah air, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan dan perlakuan yang mengakibatkan terciderainya nilai-nilai kemanusiaan dalam meraih kekuasaan, merupakan pengabaikan nilai pancasila di dalam implementasi kegiatan politik. 3). Manifestasi sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Dalam wujudnya, manifestasi sila kedua dalam politik adalah tidak melakukan berbagai upaya dan taktik untuk meraih kekuasaan dengan menggunakan isue SARA yang bisa berakibat terhadap erosinya nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 4). Manifestasi sila ke empat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Manifestasi nilai sila ke empat ini dalam politik, yang utama adalah mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat. Nilai ini sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan keputusan mufakat. Adapun voting, dilakukan sebagai jalan terakhir, jika musyawarah menemui jalan buntu. 5). Manifestasi nilai sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Bentuk nyata nilai sila kelima ini dalam tindakan dan kegiatan politik adalah apapun warna dan aliran politik yang diyakini, harus menempatkan tujuan utamanya untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Jika kegiatan politik dan tujuan politik dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbatas, ini merupakan pengingkaran terhadap nilai sila kelima. D. KESIMPULAN Kesimpulan dalam tulisan ini adalah: 1. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian politikus di Indonesia atau yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, masih mengabaikan nilai-nilai etika yang terdapat di dalam Pancasila. Buktinya dengan banyaknya sengketa politik yang berdimensi kriminal maupun bersifat perdata, kerusahan dan amuk masa yang disebabkan oleh ketidak puasan terhadap hasil pemilukada. 2. Manifestasi Pancasila dalam politik, diwujudkan dalam bentuk penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila yang ada.