Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila

DINAMIKA AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

AbstractThis paper tries to give a philosophical answer towards problem of dynamics in Pancasila. It is expected able to give justification for Pancasila; so  that   it  will  enrich  teoritical  sides  and develop Pancasila praxis as natonal foundation  and  ideology  of  Indonesian  people.It  is  hoped that this paper will give a contribution for keeping consistency,  relevance,  and  contextualization of Pancasila is always needed by Indonesian people who are  continuously  developing  according to world development. The realization of the expectation will make Pancasila able to play  a  role: internally, it functions as  a  glue  of  unity  and  union  of  Indonesian  people  and  directs  nation struggle towards its ideals. Externally, it functions as a nation identity so that  Indonesian  people are different from other people.

Key Words: dynamics in Pancasila, consistency, relevance, contextualization, identity.

1. Pendahuluan

Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  merupakan  kesepakatan   politik   para  founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,   Pancasila   sering   mengalami   berbagai   deviasi   dalam aktualisasi  nilai-nilainya.  Deviasi  pengamalan  Pancasila   tersebut   bisa   berupa   penambahan, pengurangan,  dan   penyimpangan  dari  makna  yang  seharusnya.  Walaupun  seiring  dengan  itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.

Pancasila sering digolongkan ke dalamideologi tengah di antara dua ideologi besar  dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan  bukan  itu.  Pancasila  bukan berpaham   komunisme   dan    bukan    berpaham    kapitalisme.    Pancasila    tidak    berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham  teokrasi  dan  bukan perpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan  aktualisasi  nilai-nilainya  ke  dalam kehidupan  praksis  berbangsa  dan  bernegara.  Dinamika  aktualisasi  nilai  Pancasila  bagaikan pendelum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa  pernah

berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada  ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara.

Namun  sejak  Nopember  1945  sampai  sebelum  Dekrit   Presiden   5   Juli   1959   pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem  demokrasi  liberal.Dengan kebijakan ini berarti menggerakan pendelum bergeser ke kanan. Pemerintah  Indonesia  menjadi pro Liberalisme.Deviasi ini dikoreksi  dengan  keluarnya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politk negara dirubah. Pendelum yang  posisinya di  samping  kanan  digeser  dan  digerakan  ke  kiri.Kebijakan  ini  sangat  menguntungkan  dan

dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (baca: PKI)  Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan  pro  ke  Kiri  dengan dibuatnya  poros  Jakarta-Peking   dan   Jakarta-   Pyong   Yang.   Puncaknya   adalah   peristiwa pemberontakan  Gerakan  30  September  1965.  Peristiwa   ini   menjadi   pemicu   tumbangnya

pemerintahan Orde Lama  (Ir.Soekarno)  dan  berkuasanya  pemerintahan  Orde  Baru  (Jenderal  Suharto). Pemerintah  Orde Baru  berusaha  mengoreksi  segala  penyimpangan  yang  dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemerintah  Orde  Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah  ke  posisi  Kiri  dan  anti  Barat  menariknya  ke posisi Kanan. Namun regim Orde  Barupun  akhirnya  dianggap  penyimpang  dari  garis  politik Pancasila dan UUD  1945,  Ia  dianggap  cenderung  ke  praktik  Liberalisme-kapitalistik  dalam menggelola negara. Pada  tahun 1998 muncullah gerakan reformasi  yang  dahsyat  dan  berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnya regim Orde Baru telah  muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan  regim  Reformasi ini  semestinya  mampu  memberikan  koreksi  terhadap   penyimpangan   dalam   mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

2.Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila

2.1.Kerangka Teoritik

Alfred  North  Whitehead  (1864  –  1947),  tokoh  utama  filsafat  proses,  berpandangan  bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan,  kreatif dan  baru. Realitas  itu  dinamik  dan  suatu   proses   yang   terus   menerus   “menjadi”,   walaupun   unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan  tidak boleh diabaikan. Sifat  alamiah  itu dapat pula dikenakan pada  ideologi  Pancasila  sebagai  suatu  realitas  (pengada).  Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan  berbangsa  dan bernegara  ?  dan,  unsur  nilai  Pancasila   manakah  yang  mesti  harus  kita  pertahankan  tanpa mengenal perubahan  ?

Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila.  Tiga tataran nilai itu adalah:

Pertama, nilai dasar,  yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan  tetap,  yang  terlepas  dari pengaruh perubahan waktu.Nilai dasar merupakan prinsip, yang  bersifat  amat  abstrak,  bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan  kebenaran  yang  bagaikan aksioma.Dari segi kandungan nilainya, maka nilai  dasar  berkenaan  dengan  eksistensi  sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para  pendiri  negara.Nilai  dasar  Pancasila  tumbuh  baik  dari  sejarah  perjuangan  bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat,  maupun  dari  cita-cita  yang ditanamkan  dalam  agama  dan  tradisi  tentang   suatu   masyarakat   yang   adil   dan   makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua,  nilai  instrumental,   yaitu  suatu  nilai  yang  bersifat   kontekstual.   Nilai   instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk  kurun waktu  tertentu  dan  untuk  kondisi  tertentu.  Nilai  instrumental  ini  dapat  dan   bahkan   harus disesuaikan dengan tuntutan  zaman.  Namun  nilai  instrumental  haruslah  mengacu  pada  nilai dasar yang  dijabarkannya.  Penjabaran  itu  bisa  dilakukan  secara  kreatif  dan  dinamik  dalam bentuk-bentuk   baru   untuk   mewujudkan    semangat   yang   sama,   dalam   batas-batas   yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental  merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan  juga  proyek-proyek  yang menindaklanjuti  nilai  dasar   tersebut.   Lembaga   negara   yang   berwenang   menyusun   nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga,nilai praksis,  yaitu  nilai  yang  terkandung  dalam  kenyataan  sehari-hari,  berupa  cara

bagaimana rakyat  melaksanakan  (mengaktualisasikan)  nilai  Pancasila.  Nilai  praksis  terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis  maupun  tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik,   oleh   organisasi   kemasyarakatan,    oleh    badan-badan    ekonomi,    oleh    pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi  kandungan  nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Jika  ditinjau  dari  segi  pelaksanaan  nilai  yang   dianut,   maka   sesungguhnya   pada   nilai praksislah ditentukan tegak  atau  tidaknya  nilai  dasar  dan  nilai  instrumental  itu.  Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan  juga  pada  kebijaksanaan,  strategi,  rencana,  program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir  dari  nilai  yang  dianut,  tetapi  pada  kualitas pelaksanaannya   di   lapangan.   Bagi   suatu   ideologi,   yang   paling   penting    adalah    bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.

Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis   serta konsisten  pada  tahap  nilai  dasar  dan  nilai  instrumentalnya.   Akan   tetapi,   jika   pada   nilai praksisnya  rumusan  tersebut   tidak   dapat   diaktualisasikan,   maka   ideologi   tersebut   akan kehilangan  kredibilitasnya.Bahkan  Moerdiono  (1995/1996:  15)  menegaskan,   bahwa   bahwa tantangan  terbesar  bagi  suatu  ideologi  adalah  menjaga  konsistensi  antara  nilai  dasar,   nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah  barang  tentu  jika  konsistensi  ketiga  nilai  itu  dapat ditegakkan,  maka  terhadap  ideologi  itu  tidak  akan  ada  masalah.  Masalah  baru  timbul  jika terdapat inkonsisitensi dalam tiga tataran nilai tersebut.

Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik  hidup berbangsa  dan  bernegara,  maka  perlu  Pancasila   formal   yang   abstrak-umum-universal   itu ditransformasikan  menjadi  rumusan  Pancasila  yang  umum   kolektif,   dan   bahkan   menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108).  Artinya,  Pancasila  menjadi  sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku  dalam  lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Driyarkara  menjelaskan  proses  pelaksanaan  ideologi  Pancasila,  dengan  gambaran   gerak transformasi Pancasila formal  sebagaikategori tematis (berupa konsep, teori)  menjadi  kategori

imperatif (berupa  norma-norma)   dan kategori   operatif (berupa   praktik   hidup).   Proses tranformasi  berjalan  tanpa  masalah  apabila  tidak  terjadi  deviasi  atau  penyimpangan,   yang berupa   pengurangan,   penambahan,dan   penggantian   (dalam   Suwarno,   1993:   110-   111). Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  haruslah diupayakan secara kreatif  dan  dinamik,  sebab  Pancasilasebagai  ideologi  bersifat  futuralistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan  nilai-nilai  yang  dicita-citakan dan ingin diwujudkan.

Masalah  aktualisasi  nilai-nilai   dasar   ideologi   Pancasila   ke   dalam   kehidupan   praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang  mendasar  dalam  cara  orang memahami  dan  menghayati  Negara  Pancasila  dalam  berbagai  seginya.  Kiranya  tidak  tepat membuat “sakral” dan taboo berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul  dan pasti benar, tuntas  dan  sempurna,  sehingga  tidak  boleh  dipersoalkan  lagi.  Sikap  seperti  itu membuat berbagai  konsep  dan  pengertian  menjadi  statik,  kaku  dan  tidak  berkembang,  dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip  dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum  teraktualisasinya  nilai  dasar  Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan    perubahan, baik dalam  arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan  dikaji  ulang.  Beberapa

mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut  dan  dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi  mungkin perlu ditinggalkan.

Aktualisasi nilai Pancasila  dituntut  selalu  mengalami  pembaharuan.  Hakikat  pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata  lain,  pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal  dalam  diri  Pancasila.  Mengunakan  pendekatan  teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi  dalam  pengertian  ini  adalah  kemampuan  real  subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang  berubah  dari  dalam.  Mirip dengan  teori   A.N.Whitehead,   setiap   satuan   aktual   (sebagai   aktus,   termasuk   Pancasila) terkandung   daya   kemungkinan   untuk   berubah.   Bukan   kemungkinan   murni   logis    atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat  dipindahkan  atau  pohon  yang  dapat  dipotong.

Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk  proses  ke-menjadi-an  yang  selanjutnya.  Jika  dikaitkan  dengan  aktualisasi  nilai  Pancasila,  maka  pada dasarnya  setiap  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan  pada  segala  tingkatan,   sebagai aktualisasi  nilai  Pancasila  (transformasi  kategori  tematis  menjadi  kategori  imperatif),  harus terbuka terhadap peninjauan  dan  penilaian  atau  pengkajian  tentang  keterkaitan  dengan  nilai dasar Pancasila.

Untuk  melihat  transformasi  Pancasila  menjadi  norma  hidup  sehari-hari  dalam  bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-4 yang berkaitan  dengan  negara,  yang meliputi;   wilayah,   warganegara,   dan   pemerintahan   yang   berdaulat.   Selanjutnya,    untuk

memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis  pasal-pasal penuangan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi;  faktor-faktor integratif  dan  upaya  untuk  menciptakan  persatuan  Indonesia.  Sedangkan  untuk   memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,  orang  harus  menganalisis  pasal-pasal penuangan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan  dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126).

2.2. Perubahan dan Kebaharuan

Pembaharuan dan perubahan bukanlah melulu bersumber dari satu  sisi  saja,  yaitu  akibat  yang timbul  dari  dalam,  melainkan  bisa  terjadi  karena   pengaruh   dari   luar.   Terjadinya   proses perubahan  (dinamika)  dalam  aktualisasi  nilai   Pancasila   tidaklah   semata-mata   disebabkan kemampuan dari dalam  (potensi)  dari  Pancasila  itu  sendiri,  melainkan  suatu  peristiwa  yang terkait atau berrelasi dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi  Pancasila  bersumber  pada aktivitas di dalam menyerap atau menerima  dan  menyingkirkan  atau  menolak  nilai-nilai  atau unsur-unsur dari luar (asing). Contoh paling jelas dari terjadinya perubahan transformatif  dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  adalah empat kali amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.

Dewasa ini, akibat kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi,  terjadilah perubahan pola hidup masyarakat yang begitu cepat. Tidak satupun bangsa  dan  negara  mampu mengisolir diri dan menutup rapat dari pengaruh budaya asing. Demikian juga terhadap masalah ideologi.Dalam kaitan imi, M.Habib Mustopo  (1992:  11  -12)  menyatakan,  bahwa  pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama  didukung  oleh  kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi komunikasi  &  transportasi  ikut  mendorong  hubungan  antar  bangsa  semakin  erat  dan  luas.

Kondisi ini  di  satu  pihak  akan  menyadarkan  bahwa  kehidupan  yang  mengikat  kepentingan

nasional tidak luput dari pengaruhnya dan  dapat  menyinggung  kepentingan  bangsa  lain.  Ada semacam kearifan yang harus dipahami, bahwa dalam kehidupan dewasa ini,  teknologi  sebagai bagian budaya manusia telah jauh mempengaruhi tata  kehidupan  manusia   secara  menyeluruh.

Dalam keadaan semacam ini, tidak mustahil tumbuh suatu pandangan kosmopolitan  yang  tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya faham kebangsaan.Beberapa informasi dalam  berbagai  ragam bentuk dan isinya tidak dapat selalu  diawasi  atau  dicegah  begitu  saja.Mengingkari  dan  tidak mau tahu “tawaran” atau pengaruh nilai-nilai asing merupakan kesesatan berpikir,  yang  seolah-olah menganggap bahwa adaeksistens yang bisa berdiri  sendiri.  Kesalahan  berpiklir  demikian oleh Whitehead disebut sebagaithe fallacy of misplace concretness(Damardjati Supadjar, 1990: 68). Jika pengaruh itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat,  atau  tidak mendukung bagi terciptanya kondisi yang sesuai dengan Pancasila,  maka  perlu  dikembangkan sikap yang kritis terutama terhadap gagasan-gagasan, ide-ide yang datang dari luar. Dalam  konteks  budaya,  masalah  pertemuan  kebudayaan  bukan  masalah  memfilter   atau menyaring budaya asing, tetapi mengolah  dan  mengkreasi  dalam  interaksi  dinamik  sehingga tercipta sesuatu yang baru.  Jati  diri  bangsa,  budaya  politik  adalah  sesuatu  yang  harus  terus menerus dikonstruksikan,  karena  bukan  kenyataan  yang  mandeg  (Sastrapratedja,  1996:  11).

alau ideologi-ideologi besar di dunia sekarang ini diperhatikan dengan seksama, maka  terlihat mereka  bergeser  secara   dinamik.   Para   penyangga   ideologi   itu   telah   melakukan   revisi, pembaharuan,     dan     pemantapan-pemantapan     dalam     mengaktualisasikan     ideologinya. Perkembangan  zaman  menuntut  bahwa  ideologi  harus  memiliki  nafas  baru,  semangat  baru dengan corak nilai, ajaran dan konsep kunci mengenai kehidupan yang memiliki perspektif baru.

Ideologi Pancasilapun dituntut demikian. Pancasila harus mampu menghadapi pengaruh  budaya asing, khususnya ilmu dan teknologi modern dan  latar  belakang  filsafatnya  yang  berasal  dari luar.

Prof. Notonagoro telah menemukan cara  untuk  memanfaatkan  pengaruh  dari  luar  tersebut, yaitu secara eklektif mengambil ilmu  pengetahuan  dan  ajaran  kefilsafatan  dari  luar  tersebut, tetapi  dengan   melepaskan   diri   dari   sistem   filsafat   yang   bersangkutan   dan   selanjutnya diinkorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila.  Dengan  demikian,  terhadap  pengaruh  baru dari luar,  maka  Pancasila  bersifat  terbuka  dengan  syarat  dilepaskan  dari  sistem  filsafatnya, kemudian  dijadikan  unsur  yang  serangkai  dan  memperkaya  struktur  filsafat  Pancasila   (Sri Soeprapto,    1995:    34).    Sepaham    dengan    Notonagoro,     Dibyasuharda     (1990:     229) mengkualifikasikan Pancasila sebagai struktur atau  sistem  yang  terbuka  dinamik,  yang  dapat menggarap  apa  yang  datang  dari  luar,  dalam  arti  luas,  menjadi  miliknya  tanpa  mengubah identitasnya, malah mempunyai daya ke luar, mempengaruhi  dan mengkreasi . Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap,  menghargai, dan memilih nilai-nilai  hidup  yang  tepat  dan  baik untuk  menjadi  pandangan  hidup  bangsa  bagi   kelestarian   hidupnya   di    masa   mendatang.

Sedangkan penerapan atau penolakan terhadap  nilai-nilai  budaya  luar  tersebut  berdasar  pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan pengembangan ideologi, bukan  hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  asing,  namun  nilai-nilai  Pancasila bisa  ditawarkan  dan  berpengaruh,  serta  menyokong  kepada  kebudayaan  atau  ideologi  lain.

Bahkan Soerjanto  Poespowardojo  (1989:  14)  menjelaskan,  bahwa  dinamika  yang  ada  pada aktualisasi  Pancasila  memungkinkan  bahwa  Pancasila  juga  tampil  sebagai  alternatif   untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik untuk memberikan orientasi kepada  negara-negara berkembang pada khususnya, maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya. Ideologi Pancasila  bukanlah pseudo religi. Oleh karena itu, Pancasila perlu  dijabarkan  secara

nasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang  bebas  dan  rasional  pula.  Konsekuensinya,bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka  terhadap  perubahan  yang  terjadi  dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang  memang diakui menunjukkan arti  dan  makna  yang  positif  bagi  pembinaan  budaya  bangsa,  sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai  gejala  wajar.  Dengan  begitu  ideologi Pancasila   akan   menunjukkan   sifatnya   yang   dinamik,   yaitu   memiliki   kesediaan    untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi  manusia  dan  masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan masa depan  perlu  didorong  pengembangan  nilai-nilai  Pancasila secara kreatif dan dinamik. Kreativitas dalam konteks  ini  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan untuk  menyeleksi  nilai-nilai  baru  dan  mencari  alternatif  bagi  pemecahan   masalah-masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, dan  pertahanan  keamanan.  Ideologi  Pancasila  tidak  a  priori menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai  yang dipertimbangkan  dapat   memperkaya   dan    memperkembangkan   kebudayaan   sendiri,   serta mempertinggi  derajat  kemanusiaan  bangsa  Indonesia.  Menurut  Hardono  Hadi   (1994:   57),

bangsa Indonesia, sebagai pengemban ideeologi Pancasila, tidak defensif dan  tertutup  sehingga sesuatu  yang  berbau  asing  harus  ditangkal  dan  dihindari  karena  dianggap  bersifat  negatif. Sebaliknya tidak diharapkan bahwa bangsa  Indonesia  menjadi  begitu  amorf,  sehingga  segala sesuatu yang menimpa dirinya diterima  secara  buta  tanpa  pedoman  untuk  menentukan  mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk  diintegrasikan dalam pengembangan dirinya.

Bangsa Indonesia mau tidak  mau  harus  terlibat  dalam  dialog  dengan  bangsa-bangsa  lain, namun tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Proses akulturasi tidak dapat dihindari.  Bangsa Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam  pergaulan  dunia.Bangsa  Indonesia  harus  mampu ikut bermain dalam interaksi mondial dalam menentukan  arah  kehidupan  manusia  seluruhnya.

Untuk bisa menjalankan peran itu,  bangsa Indonesia  sendiri  harus  mempunyai  kesatuan  nilai yang menjadi keunikan bangsa, sehingga mampu  memberikan  sumbangan  yang  cukup  berarti dalam percaturan internasional. Identitas diri bukan  sesuatu  yang  tertutup  tetapi  sesuatu  yang terus dibentuk dalam interaksi dengan kelompok  masyarakat  bangsa,  negara,  manusia,  sistem masyarakat dunia (Sastrapratedja, 1996: 3).

Semuanya  itu  mengharuskan  adanya   strategi   kebudayaan   yang   mampu   neneruskan   dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Abdulkadir Besar (1994: 35) menawarkan pelaksanaan “strategi dialogi antar  budaya”  dalam menghadapi gejala penyeragaman atau  globalisasi  dewasa  ini..  Artinya,  membiarkan  budaya asing  yang  mengglobal  berdampingan  dengan  budaya   asli.   Melalui   interaksi   yang   terus menerus, masing-masing budaya akan mendapatkan pelajaran yang berharga.  Hasil  akhir  yang diharapkan dari interaksi  itu  adalah  terpeliharanya  cukup  diferensiasi,  sekaligus  tercegahnya penyeragaman universal. Ideologi Pancasila sebagai  jati  diri  bangsa  Indonesia  tidak  mandeg, melainkan harus diperbaharui secara  terus  menerus,  sehingga  mampu  memberikan  pedoman, inspirasi,  dan  dukungan  pada  setiap  anggota  bangsa  Indonesia  dalam   memperkembangkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak  pada masa lampau dan sekaligus diarahkan bagi terwujudnya cita-cita di  masa  depan.  Setiap  zaman menampakkan corak kepribadiannya sendiri, namun  kepribadian  yang  terbentuk   pada  zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa lampau  sampai  masa  mendatang sehingga tergambarkan aspek historitasnya  (Hardono  Hadi,  1994:  76).  Kesinambungan  tidak berarti hanya penggulangan atau pelestarian secara persis apa yang  dihasilkan  di  masa  lampau untuk diterapkan pada masa kini dan masa mendatang. Unsur yang sama dan permanen  maupun unsur yang kreatif dan baru, semuanya harus dirajut dalam satu kesatuan yang integral.

Teori  hilemorfisme  dari   Aristoteles   bisa   mendukung   pandangan   tersebut.   Aristoteles menegaskan, bahwa meskipun materi (hyle) menjadi nyata bila dibentuk (morfe), namun  materi tidaklah pasif. Artinya ada gerak.  Setiap relitas yang sudah  berbentuk  (berdasar  materi)  dapat juga  menjadi  materi  bagi  bentuk  yang  lain,sehingga  setiap  realitas  mengalami   perubahan.

Perubahan yang ada bukan  kebaharuan  sama  sekali  namun  perubahan  yang  kesinambungan. Artinya, aktualitas yang ada sekarang berdasar pada realitas yang telah ada pada masa lampau dan terbuka bagi adanya perubahan di masa depan.

3. Simpulan

Dinamika  dalam  mengaktualisasikan  nilai   Pancasila   ke   dalam   kehidupan   bermasyarakat, berbangsa, dan benegara adalah suatu keniscayaan,  agar  Pancasila  tetap  selalu  relevan  dalam fungsinya  memberikan  pedoman   bagi  pengambilan  kebijaksanaan  dan  pemecahan  masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga  masyarakat  dan  warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme  dan  resistensi  terhadap  Pancasila  bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam  aktualisasi  nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai  Pancasila ke   dalam    norma    dan    praktik    hidup    dengan    menjaga    konsistensi,    relevansi,    dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal  (self-renewal)  dan  penyerapan  terhadap  nilai-nilai  asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila.Muara dari semua  upaya perubahan  dan  pembaharuan  dalam  mengaktualisasikan   nilai   Pancasila   adalah   terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warganegara dan wargamasyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir   Besar.   1994.  Pancasila   dan   Alam   Pikiran   Integralistik    (Kedudukan    dan

Peranannya  dalam  Era  Globalisasi).  Yogyakarta:  Panitia   Seminar   “Globalisasi

Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi”  16-17 November 1994 di UGM.

Bachtiar,   Harsja   W.   (Peny.).1976.  Percakapan   dengan   Sidney   Hook   tentang   Masalah

Filsafat. Jakarta: Jambatan.

Bakker, Anton.1992.Ontologi atau Metafisika Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Bertens. Kess. 1976.Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.

Bracher, Karl Dietrich. 1984.The Age of Ideologies. New York: St.Martin’s Press.

Damardjati   Supadjar.1990.  Konsep    Kefilsafatan    tentang    Tuhan    Menurut    Alfred    Nort

Whitehead. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.

Dibyasuharda. 1990.Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol.

Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.

Driyarkara,   N.1959. Pantjasila   dan    Religi.    Yogyakarta:    Makalah    disampaikan    pada

Seminar Pantjasila I di Yogyakarta tanggal 16 sampai 20 Februari.

—————–.1993 (Cet.ke-12).Filsafat Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Habermas, Jurgen.1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Jakarta: LP3ES.

Habib Mustopo, M.1992.Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi dan Era

Tinggal Landas. Bandungan-Ambarawa: Panitia Seminar dan Loka Karya

Nasional MKDU Pendidikan  Pancasila  Dosen-dosen  PTN/PTS  dan       Kedinasan

Pada tanggal 29 – 30 September 1992.

Hardono Hadi, P. 1994.Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit

Kanisius.

Kansil, C.S.T.1971.Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pradnya

Paramita.

Kattsoff, Louis O.1953. Elements of Philosophy. New York: The Ronald Press Comp.

Kendall,  G.A. 1981.“Ideology: An Essay in Definition” dalam majalahPhilophy

Today No.25, hal. 262 – 276.

Koento Wibisono. 1988. Pancasila Ideologi Terbuka. Magelang: Panitia Temu Karya

Dosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.

Leahy, Louis. 1993.“Ideologi Tinjauan Historis dan Kritis”. Yogyakarta:  dalam Majalah

Basis No.42, halaman 130 – 135.

 

Liek Wilardjo. 1990.Realita dan Desiderata. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Lorens Bagus. 1991. Metafiska. Jakarta: PT Gramedia.

Magnis Suseno, Franz. 1991.Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: PT Gramedia.

Mannheim, Karl. 1991.Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik).

Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Moerdino. 1995/1996.“Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi   dan

Perdagangan Babas”, dalam MajalahMimbar No.75 tahun XIII.

————. 1995/1996.“Masalah Filsafati dan Ideologi dalam Membangun Negara Hukum    di

Indonesia”, dalam MajalahMimbar No. 74 tahun XIII.

Naisbitt, John  dan  Patricia  Aburdence.  1990.  Megatrends  2000  (Sepuluh  Arah  Baru  untuk

Tahun 1990-an). Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Notonagoro.  1974   (Cet.Kelima).  Beberapa   Hal   Mengenai   Falsafah   Pancasila.   Jakarta:

Universitas Pancasila.

————–. 1975.Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

————-. 1984 (Cet.Keenam). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Popkin, Richard, dan Avrum Stroll. 1958. Philosophy Made Simple. New York: Made

Sample Books, Inc.

Pranarka A.M.W. 1985.Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.

Sartono Kartodirdjo. 1990.Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif  Sejarah.  Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Sastrapratedja,M.  1996.  Pancasila  dan  Globalisasi.   Magelang:   Panitia   Seminar   Nasional

Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996.

Slamet Sutrisno. 1986.Pancasila sebagai Metode. Yogyakarta: Liberty.

Snyder, Louis L. 1954.The Meaning of Nationalism. New Brunswick-New Jersey: Rut-

ger University Press.

Soedjati Djiwandono,  J.  1995.  Setengah  Abad  Negara  Pancasila  (Tinjauan  Kritis  ke  Arah

Pembaharuan. Jakarta: CSIS.

Soerjanto Poespowardojo. 1989.Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Sudarmanto, JB. 1987.Agama dan Ideologi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sudarminta,     J.     1991.    Filsafat     Proses     (Sebuah     Pengantar     Sistematik      Filsafat

Whitehead).Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

 

Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Traer, Robert. 1991.Faith in Human Rights. Washington DC: Georgetown Univ.Press.

Whitehead, Alfred North. 1979. Process and Reality. New York: The Free Press.

William Ebenstein & Edwin Fogelman. 11985.Today’s Isms. London: Prentice-Hall,Inc.