Intelijen Kita Perlu Diperkuat

Prabugomong.wordpress.com.- Kejadian kerusuhan massa dan terorisme di negara kita semakin menggeliat. Akar masalahnya banyak. Berbagai ahli dari berbagai bidang ilmu, tentu memiliki teori untuk menjelaskan “mengapa” kerusuhan massa dan terorisme semakin “berani”.

Eksistensi intelijen di negara kita berikut “kinerjanya”, menjadi sorotan beberapa pihak. Jendral (Purn. TNI) Kiky Sahnarcki dalam wawancara interaktif di Metro TV pada hari Jum’at (1 Oktober 2010) mengungkapkan, bahwa penanganan kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan hanya oleh kepolisian khususnya Densus 88. Berbagai pihak dan lembaga terkait milik negara mesti kerjasama dan beroperasi secara nyata dalam sebuah komando dan kooordinasi terpadu.

Pertanyaan yang menyebutkan intelijen kita lemah, menimbulkan pro dan kontra. Satu hal yang menjadi ukuran umum adalah terjadinya peningkatan tindak kriminal khususnya kerusuhan massa dan aksi terorisme menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam antisipasi terhadap Ancaman, Tantangan, Ganguan dan Hambatan (ATGH).

Agar intelijen kita bisa lebih efektif dan produktif di dalam melaksanakan tugas penggalangan, deteksi dini dan pengumpulan informasi secara akurat, harus diakui secara jujur adanya kekurangan atau kelemahan. Dengan demikian akan ada upaya-upaya untuk memperbaiki kelemahna dan kekurangan tersebut.

Meskipun banyak kajian yang mungkin dikemukakan untuk menjelaskan adanya kelemahan dan kekurangan intelijen kita, dalam tulisan ini setidak-tidaknya ada tiga aspek yang harus dibenahi alam dunia intelijen kita. Ketiga hal tersebut adalah::

1. Intelijen kita lemah di dalam jumlah dana operasional.

2. Intelijen kita lemah dalam sumber daya manusia

3. Intelijen kita lemah didalam sistem koordinasi

1. Kelemahan di dalam jumlah dana operasional.

Satu hal sederhana yang bisa dinyatakan disini terkait jumlah dana operasional adalah terbatasnya kemampuan anggota komunitas intelijen untuk melakukan operasi penggalangan dan deteksi dini.

Bagaimana bisa diperolah hasil maksimal bila seorang anggota intel, hanya mendapat dana BINJARING (pembinaan jaring), jika jumlahnya hanya Rp. 150.000/bulan. Bisakah uang sejumlah itu memberikan hasil maksimal, jika harus menggalang seseorang untuk menjadi jaring intel?

Keterbatasan atau kurangnya dana operasional ini menjadi salam satu alasan mengapa kinerja anggota secara individu untuk melakukan tugas-tugas intelijen menjadi minim.

2. Kelemahan di dalam kualitas SDM.

SDM yang terlibat di dalam aktivitas dunia intelijen berikut tugas yang melekat pada seorang anggota intel, boleh dibilang cukup merisaukan. Untuk mengumpulkan BAKET (Bahan Keterangan) yang mengandung SIABIDIBAM (siapa, apa, bilamana, dimana dan bagaimana), terkadang tidak bisa dilakukan secara optimal. Hal ini terkait dengan kualitas “inteligensia” seorang anggota intelijen di dalam melihat, mendengar dan menulis fakta apa yang didengarnya. Sementara fakta menunjukkan perkembangan teknologi dan informasi dunia sangat pesat.

Seorang anggota intelijen yang tidak mengikuti perkembangan berita dan informasi, bisa di pastikan akan berada pada situasi seperti “kodok dalam tempurung”.

Banyak hal yang bisa dikemukakan tentang kualitas SDM anggota intelijen yang harus di perbaiki.

3. Kelemahan dalam sistem koordinasi.

Ini merupakan bagian yang paling penting. Sering terjadi di lapangan, gugus tugas berbagai komunitas intelijen, mengalami semacam “gesekan” karena masing-masing merasa adanya egoisme kelembagaan. Sering juga dilupakan oleh sebagian anggota komunitas intelijen, bahwa tugas yang melekat pada dirinya adalah “tugas negara” yang dibutuhkan oleh User, dalam hal ini Presiden. Sistem koordinasi di lapangan yang notabene di lembagakan melalui KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah), sering tidak maksimal oleh adanya “egoisme” kelembagaan masing-masing.

Dari kupasan singkat di atas, maka untuk membantah lemahnya intelijen negara kita, harus dilakukan terobosan-terobosan kontstruktif tanpa merusak tatanan yang ada. Koordinasi komunitas intelijen yang ada di kepolisian, BAIS, BIN, Depdagri, Kejaksaan, Deplu, Depkeu, Kodam dan lain-lain lembaga terkait harus di evaluasi ulang serta ditata lebih baik dengan memperhatikan kekurangan yang ada.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s