UU Pengeluaran Benih

UNDANG-UNDANG Nomor: 2 TAHUN 1961 (2/1961)

Tanggal: 17 PEBRUARI 1961 (JAKARTA)  Sumber: LN 1961/9; TLN NO. 2147

Tentang: PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa dianggap perlu untuk menetapkan Undang-undang tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman dari atau ke wilayah Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong :

MEMUTUSKAN

Mencabut semua ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dan

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN.

Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Tanaman ialah tiap-tiap jenis tumbuh-tumbuhan dalam keada an dan bentuk apapun juga;
  2. Bibit tanaman ialah tanaman atau bagian-bagiannya, termasuk benih-benih, biji-biji, buah-buah, bunga-bunga dan serbuk-serbuk yang dengan cara apapun dapat dipergunakan untuk memperbanyak atau mengembang-biakkan tanaman itu;
  3. Pengeluaran dan pemasukan ialah pengeluaran dari dan pemasukan ke wilayah Republik Indonesia;

Pasal 2.

(1). Setiap pengeluaran atau pemasukan tanaman atau bibit tanaman yang jenisnya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian, memerlukan izin dari Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

(2). Syarat-syarat tentang pengeluaran atau pemasukan sesuatu tanaman atau bibit tanaman ditentukan oleh Menteri Pertanian;

Pasal 3.

(1). Dianggap telah dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia, jika :

a. Tanaman atau bibit tanaman telah dimuat dalam suatu alat pengangkutan untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah Republik Indonesia;

b. Tanaman atau bibit tanaman, yang diangkut dari suatu tempat kelain tempat di dalam wilayah Republik Indonesia, tidak sampai pada tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim yang bersangkutan, bahwa tanaman atau bibit tanaman itu telah sampai dilain tempat di dalam wilayah Republik Indonesia, ataupun telah hilang dalam perjalanan ketempat tujuannya;

(2). Dianggap telah dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia, jika tanaman atau bibit tanaman telah dibawa ke wilayah Republik Indonesia dan diturunkan dari suatu alat pengangkutan;

Pasal 4.

(1). Pengeluaran atau pemasukan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang ini, atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan atas Pasal 2 Undang-undang; ini, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2). Tanaman atau bibit tanaman, yang tersangkut dalam perbuatan pidana termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dinyatakan menjadi milik Negara;

(3). Perbuatan pidana termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

Pasal 5.

(1). Jika suatu perbuatan pidana itu dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya;

(2). Suatu perbuatan pidana dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, dengan tidak mengindahkan, apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan perbuatan pidana itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir perbuatan pidana tersebut;

(3). Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kemuka hakim.

(4). Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, atau perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

Pasal 6.

Pejabat-pejabat Jawatan Bea dan Cukai dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, diserahi tugas untuk mengu sut perbuatan pidana termaksud dalam undang-undang ini, disam ping pejabat-pejabat yang pada umumnya diserahi tugas untuk mengusut perbuatan-perbuatan pidana.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah kan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 17 Pebruari 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 17 Pebruari 1961

SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1961

TENTANG

PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN

BIBIT TANAMAN

A. PENJELASAN UMUM.

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan berbagai- bagai jenis tumbuh-tumbuhan, diantaranya banyak yang mempunyai arti ekonomis dan ilmiyah.

Kekayaan ini perlu dipelihara dan dilindungi agar supaya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi bangsa dan Negara: Republik Indonesia, maupun bagi ummat manusia seluruh dunia.

Oleh karena itu maka pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman perlu diatur dan diawasi.

Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomis dan ilmiyah, pula tersebar dalam peraturan-peraturan yang terpisah satu sama lain, maka dianggap perlu mengadakan suatu Undang-undang sehingga dapat diatur dan diawasi segala sesuatu secara lebih sempurna.

Menteri Pertanian menetapkan jenis-jenis tanaman dan bibit tanaman yang pengeluaran dan pemasukannya memerlukan ijin dan menetapkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengeluaran atau pemasukan sesuatu tanaman atau bibit tanaman.

Dengan demikian maka Pemerintah dapat mengatur dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Jenis-jenis tanaman dan bibit tanaman yang pengeluaran dan pemasukannya memerlukan ijin ditetapkan oleh Menteri Pertanian, agar supaya dengan demikian secara mudah jenis-jenis tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan keperluan menurut perkembangan ilmiah dan perekonomian Negara.

Pasal 3.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 wilayah Republik Indonesia meliputi pula laut seluas 12 mil laut dari garis yang ditarik dari titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia.

Jika pelanggaran Undang-undang ini dianggap baru terjadi, jika tanaman atau bibit tanaman telah melampaui batas wilayah Republik Indonesia seperti tersebut di atas, maka pengusutan praktis tidan dapat dilaksanakan.

Karena itu maka ditetapkanlah dalam pasal 3 ini, bahwa dianggap telah dikeluarkan setelah tanaman atau bibit tanaman dimuat dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah Republik Indonesia, meskipun tanaman atau bibit tanaman itu sebenarnya masih berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian pula dianggap Undang-undang ini dilanggar, setelah tanaman atau bibit tanaman yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, diturunkan dari alat pengangkutan.

Meskipun alat pengangkutan itu telah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, namun belum dianggap terjadi pelanggaran, jika tanaman atau bibit tanaman belum diturunkan dari alat pengangkutan itu.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Pasal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang- undang Darurat Nomor 7 tahun 1955.

Pasal 6.

Di samping pejabat-pejabat pengusut umum (polisi), perlu pula ditunjuk pejabat-pejabat ahli untuk membantu pejabat- pejabat pengusut umum tersebut.

Pasal 7.

Cukup jelas.

——————————–

CATATAN

TGPT>*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-17 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 1961, P.104/1960-1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s